Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Diminta Perhatikan Potensi SDA di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) diminta memperhatikan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Perhatian bukan saja di hutan konservasi, tapi juga diperluas ke wilayah hutan produksi maupun hutan lindung yang tersebar di NTT. 

"Potensi sumber daya alam kita tersebar di beberapa fungsi kawasan tidak hanya di kawasan konservasi namun juga berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi maka perlu mendapat perhatian dari fungsional PEH," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ondy Christian Siagian, Minggu (16/3/2025) dalam keterangannya. 

Ondy kala itu mewakili Pemerintah Provinsi NTT menghadiri Seminar yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan menyangkut tugas dari PEH itu sendiri. 

Menurut dia, fungsional PEH menjadi tenaga teknis yang sangat penting mendukung kegiatan lapangan dalam pengelolaan hutan.

Baca juga: WALHI NTT, Komitmen Kawal Kerja Lingkungan Hidup Pemimpin Terpilih di NTT

Perhatian dari PEH terhadap satwa khas NTT seperti kus-kus perlu dilakukan. Dalam data, kus-kus khas NTT berada di kawasan konservasi Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes. 

"Satwa khas ini juga harus mendapat perhatian fungsional PEH," sebut dia. 

Pemerintah Daerah khususnya Dinas LHK Provinsi NT,T, kata dia, sangat terbuka untuk kegiatan bersama dalam hal upaya pelestarian sumber daya alam.

Adapun seminar yang digelar pekan lalu di Kota Kupang itu dibuka, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, selaku Pembina PEH Kementerian Kehutanan. 

Fungsional PEH merupakan bagian penting dari kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan maupun Pemerintah Daerah. 

PEH diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam seperti inventarisasi, pemantauan, mitigasi konflik manusia, serta pelaksanaan kebijakan konservasi di lapangan. 

Baca juga: Peduli Lingkungan, Mahasiswa dan Dosen UKAW Kupang Gelar Aksi Bersih Sampah

PEH dituntut harus memiliki keterampilan dan kompetensi untuk mendukung kerja-kerja di tingkat tapak dan harus berbasis ilmu pengetahuan melalui kolaborasi dengan peneliti dan/atau akademia.

Prioritas Nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini terutama di sektor kehutanan harus didukung oleh semua ASN termasuk pejabat fungsional PEH. 

"Seminar PEH yang mengangkat Tema 'Pengelolaan Hutan di NTT Mendukung Food, Energy, Water dan Transformasi Ekonomi Hijau' sudah sangat tepat namun harus dibuktikan dengan hasil nyata," ujarnya. 

Satyawan mengingatkan bahwa, selain tugas-tugas tersebut terdapat kebijakan terkait Indonesia FOLU Net Sink 2030 sebagai langkah strategis kontribusi sektor kehutanan dalam upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global. 

PEH harus berperan aktif dalam mengimplementasikan sebagaimana tertera dalam rencana operasional yang telah ditetapkan baik di tingkat nasional maupun sub-nasional.

Isu penting lainnya saat ini adalah terkait dengan biodiversity loss, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati di dalam ekosistem hutan lndonesia. PEH dapat berkontribusi dengan mengawal data dan informasi serta menjaga keberadaan biodiversity agar terjaga kelestariannya. 

Untuk itu peran PEH dalam pendampingan masyarakat sangat dibutuhkan serta berkolaborasi dengan fungsional lainnya seperti Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan dan Manggala Agni.

Kepala Balai Besar KSDA NTT Arief Mahmud, selaku Korwil UPT Kehutanan lingkup Provinsi NTT menyebut, hampir semua kegiatan teknis di seluruh UPT/Satker pelaksanaannya melibatkan pejabat fungsional PEH. 

Bahkan kegiatan teknis tertentu dilaksanakan sepenuhnya oleh personil fungsional PEH baik terkait konservasi, pengelolaan DAS, pemantapan kawasan hutan, standar instrumen, perhutanan sosial, produksi serta pendidikan dan pelatihan.

Arief mengaku, ia selalu meminta dan memotivasi para fungsional PEH, Polhut dan Penyuluh di BBKSDA NTT agar setiap hasil kerjanya di lapangan tidak hanya dibuat dalam bentuk laporan namun harus menjadi tulisan ilmiah dan jika memungkinkan dimuat dalam jurnal ilmiah. 

"Ini akan sangat penting, sebab akan menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dijumpai di lapangan," katanya. 

Dia berkata, PEH di BBKSDA NTT sudah mulai menulis dan beberapa telah terbit di jurnal ilmiah dan prosiding seminar internasional, seperti seminar internasional di Singapura, Malaysia dan terakhir seminar internasional di Yogyakarta.

"Saya berharap PEH di NTT bisa melakukan itu semua, maka perlu dikoordinir, apalagi di NTT Sudah ada wadah IPEHINDO harus mengkoordinir dan menjadikannya dalam salah satu program kerjanya. Tentunya hal ini perlu didukung oleh semua anggota khususnya para pimpinan di satker masing-masing," katanya.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina Kludolfus Tuames, selaku Ketua Panitia Hari Bakti Rimbawan (HBR) ke-42 Tahun 2025, menyampaikan Seminar PEH NTT merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk memperingati HBR. 

Panitia HBR memfasilitasi pelaksanaannya seminar secara virtual dan berpusat di 
kantor BPDAS Benain Nolemina Kupang. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS