Opini: Institusi Hukum atau Mesin Skandal?

Ketika budaya impunitas telah menjadi bagian dari sistem, maka individu yang berada di dalamnya akan cenderung mengikuti pola yang sama.

Dengan kata lain, tanpa perombakan sistemik yang menghilangkan impunitas, Polri hanya akan terus memproduksi skandal demi skandal. 

Jadi bukan karena individu di dalamnya korup secara inheren, tetapi karena sistemnya memungkinkan dan bahkan memfasilitasi korupsi tersebut.

Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta mekanisme pengawasan internal tak lebih dari sekedar formalitas, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan semakin tergerus hingga titik yang tak bisa dipulihkan.

Menjaga Integritas

Solusi paling fundamental untuk mengatasi budaya impunitas di tubuh Polri adalah menjaga integritas sebagai nilai utama. 

Integritas harus menjadi standar mutlak yang tidak bisa dikompromikan, baik dalam pengambilan keputusan, proses penegakan hukum, maupun dalam pola rekrutmen dan promosi jabatan di internal kepolisian. 

Tanpa integritas, reformasi hanya akan menjadi retorika tanpa perubahan nyata.

Untuk memastikan integritas tetap terjaga, Polri perlu menerapkan sistem seleksi dan pembinaan berbasis moralitas, bukan sekadar kompetensi teknis. 

Calon anggota kepolisian harus melewati serangkaian uji kelayakan etika yang ketat, serta dievaluasi secara berkala mengenai rekam jejak moral dan profesionalismenya. 

Sejak awal, Polri harus diisi oleh individu yang memiliki komitmen kuat terhadap prinsip hukum dan keadilan.

Selain itu, perlu ada sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dan tegas. 

Anggota yang terbukti mempertahankan prinsip kejujuran dan profesionalisme dalam tugasnya harus mendapatkan apresiasi, sementara mereka yang menyalahgunakan wewenang harus dihukum tanpa pandang bulu. 

Tanpa sistem reward and punishment yang kuat, upaya menjaga integritas hanya akan menjadi slogan kosong.

Integritas juga harus dijaga melalui transparansi dalam setiap aspek kerja kepolisian, mulai dari penyelidikan, penindakan, hingga pengelolaan anggaran.