Opini: Ketika Hak Prerogatif Terpengaruh Tekanan Dunia Maya

Oleh: Yayan Sakti Suryandaru
Dosen Departemen Komunikasi, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

POS-KUPANG.COM - Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif mutlak seorang presiden, sebuah kekuasaan konstitusional yang tak bisa diganggu gugat. 

Namun, dalam praktik di era disrupsi digital saat ini, hak prerogatif tersebut tampaknya semakin rapuh dan rentan terhadap tekanan publik yang datang dari satu sumber yang paling bising: media sosial. 

Kasus penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Purbaya Yudhi Sadewa menjadi contoh paling nyata bagaimana dinamika politik yang serius bisa terhasut oleh gaduh dunia maya, berujung pada keresahan dan ketidakpastian publik.

Sejatinya dalam kajian ilmu politik, konsep hak prerogatif kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial telah dikembangkan dan diperdebatkan oleh banyak akademisi terkemuka. 

Baca juga: BREAKING NEWS : Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih Lima Menteri Diganti

Juan J. Linz (1990), dalam esai klasiknya yang berjudul "The Perils of Presidentialism" mengulas tentang bahaya dari sistem presidensial, termasuk kekuasaan presiden yang terkonsentrasi dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik.

Tekanan Dunia Maya

Penggantian Sri Mulyani, sosok yang dikenal luas dan dihormati di kancah internasional, menjadi buah bibir di media sosial bahkan sebelum pengumuman resmi. 

Sejumlah media massa memberitakan tagar terkait namanya ramai diperbincangkan netizen, menciptakan narasi yang seolah mendikte keputusan presiden. 

Terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi Sri Mulyani, reaksi publik di dunia maya seolah berperan sebagai juri yang mempercepat "vonis politik" tersebut. 

Publik merasa telah menyuarakan keinginan, dan seolah-olah presiden memenuhi aspirasi tersebut.

Namun, masalah baru muncul. Pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, datang dengan rekam jejak yang kurang dikenal publik. 

Alih-alih meredakan kegaduhan, pelantikannya justru memicu gelombang kontroversi baru. 

Pernyataan Purbaya tentang tuntutan mahasiswa dan buruh yang dianggapnya suara sebagian rakyat sontak menuai kecaman luas, terutama dari kalangan mahasiswa UI yang merasa suaranya diremehkan. 

Sang Menteri baru pun akhirnya buru-buru meminta maaf atas pernyataannya yang ditanggapi negatif oleh masyarakat dan viral di media sosial.