Opini: Makan Bergizi Gratis,  Antara Menolak dan Menerima

Bahkan bisa disebut sebagai sangat ironis dengan kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di semua lini dewasa ini.

Kehadiran program MBG membuat sebagian masyarakat awam bingung, antara menerima dan menolaknya. 

Karena hadirnya program ini berbarengan dengan gigihnya negara melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2025, sedangkan untuk kelancaran terlaksananya program ini sangat dibutuhkan perekrutan tenaga kerja dan pembiayaan lainnya. 

Sebagian masyarakat bertanya-tanya tentang efektivitas program ini. Apakah MBG adalah solusi terbaik untuk kesejahteraan anak Indonesia? 

Apakah kesejahteraan anak Indonesia hanya diukur dengan makan saja? 

Apakah kebutuhan anak Indonesia sama di seluruh wilayah republik ini dari Sabang sampai Merauke? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. 

Contoh kasus di beberapa tempat yang muncul di berbagai media sosial, terkesan adanya indikasi penyelewengan tanggung jawab di mana pengelolaan MBG masih jauh dari harapan. 

Bahkan beberapa fakta menunjukkan bahwa MBG berpeluang terjadinya paraktik korupsi. 

Misalnya di Alor, NTT, ada salah satu sekolah yang siswanya cuma mendapatkan seonggok nasi, setengah buah pisang, satu telur dadar, sup tiga buah pentolan tanpa sayur. 

Masih di NTT, tepatnya di Sumba ada kotak makan yang berisi daging mentah (Kompas, 26/2/2025). 

Ada lagi di salah satu sekolah di Tebing Tinggi, Sumatra yang viral, siswanya menolak makanan yang disajikan karena di dalamnya tersebut terdapat belatung atau ulat. 

Ada juga di salah satu media sosial, terlihat beberapa ibu mengambil buah jeruk yang sebenarnya adalah untuk program MBG. Ada juga yang gagal mengantarkan MBG karena tidak ada sarana transportasi. 

Ini baru sedikit contoh kasus dari sebagian kecil wilayah penerima MBG yang terlihat. 

Hal ini membuat sebagian masyarakat menilai bahwa MBG bukanlah solusi yang tepat untuk mensejahterakan anak Indonesia karena kebutuhan anak bukan soal makan saja, sehingga di beberapa tempat, misalnya di kabupaten Yahukimo, Papua dan beberapa tempat lainnya, para siswa berunjuk rasa menolak MBG. 

“Kami menolak makan gratis, kami mau sekolah gratis”, demikian permintaan para siswa yang beraksi.