Liputan Khusus
Lipsus - Satu Dapur Tiap Kecamatan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Pemkab Rote Ndao sudah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat sebelum Badan Gizi Nasional resmi dibentuk.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan, dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan. Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.
"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tandas Prabowo.
Wapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan program MBG yang saat ini berjalan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, Gibran turun langsung ke Pulogebang, Jakarta, Selasa (21/1), untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu di SDN Pulogebang 06 dan SMA Negeri 11 Jakarta.
Wapres dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa menekankan memberikan akses makanan bergizi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi masa depan. Sebab, generasi sehat adalah fondasi bangsa yang kuat.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan program makan bergizi gratis merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak, khususnya anak-anak yang punya masalah kesehatan, untuk menerima asupan gizi seimbang.
Oleh karena itu, Wapres berharap program makan bergizi gratis dapat segera diperluas sehingga ada lebih banyak anak-anak, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui yang menerima manfaat dari program tersebut.
Wapres Gibran juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.
Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers minggu lalu menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.
Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.
Tambahan 100 Triliun
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memproyeksikan program MBG memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun. Besaran anggaran itu diperkirakan sudah cukup untuk memenuhi sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.
Dadan mengungkapkan, Presiden merasa gelisah karena menerima laporan bahwa banyak anak belum bisa mendapatkan manfaat program MBG. Sehingga Presiden Prabowo memikirkan percepatan pelaksanaan MBG sekaligus mencari cara untuk menambah anggarannya.
"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan (makan bergizi). Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 ini 82,9 juta itu (penerima) bisa segera mendapatkan manfaat itu. Artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas MBG bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).
"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta (penerima manfaat)," katanya.
DPR RI Soroti Program MBG
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah melalui masa reses sejak Desember 2024 lalu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.