Opini: Robohnya Surau Kami

Sekitar 40 persen kader merasa perlu adanya pemimpin baru yang lebih responsif terhadap dinamika politik.

Survei menunjukkan 30 persen anggota merasa tidak puas dengan arah dan kebijakan partai, terutama dalam hal transparansi pengambilan keputusan. 

Kedua, Persaingan internal: Dalam Pemilu 2019, terjadi persaingan sengit di antara calon legislatif (caleg) PDIP, yang terkadang berujung pada saling menjatuhkan untuk meraih kursi. 

Terjadi pembentukan faksi-faksi dalam partai yang memiliki kepentingan politik berbeda, menciptakan ketegangan. 

Ketiga, Isu korupsi: Beberapa anggota DPR dari PDIP terlibat dalam kasus korupsi, yang mengakibatkan kerugian reputasi bagi partai. 

Laporan KPK menunjukkan 5 anggota terjerat kasus dalam periode 2018-2022. Isu korupsi ini merusak citra partai dan menambah ketidakpuasan di kalangan kader yang mengutamakan integritas. 

Pergolakan internal PDIP mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh partai dalam menjaga kesatuan, integritas, dan relevansi di tengah dinamika politik yang berubah. 

Upaya untuk mendengarkan aspirasi anggota dan masyarakat, serta reformasi kepemimpinan yang responsif, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap partai.

Krisis internal PDIP ini tidak hanya berdampak pada partai itu sendiri, tetapi juga pada peta politik Indonesia secara keseluruhan. 

Ketika partai besar kehilangan arah dan tujuan, maka stabilitas politik akan terganggu. 

Ini dapat menciptakan kekosongan kepemimpinan dan memberi ruang bagi munculnya tokoh alternatif yang tidak selalu memiliki komitmen terhadap demokrasi dan nilai-nilai luhur.

Masyarakat semakin skeptis terhadap politikus dan partai politik. Ketika PDIP, sebagai partai yang mengklaim mewakili suara rakyat, menunjukkan ketidakpastian, maka kepercayaan publik akan semakin menurun. 

Hal ini bisa berujung pada apatisme atau bahkan antipati terhadap politik. Pergolakan dalam PDIP juga dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. 

Ketika partai-parai politik bersaing dengan cara yang tidak sehat, maka akan ada kecenderungan untuk memecah belah masyarakat berdasarkan identitas politik, yang berpotensi menyebabkan konflik sosial. 

Ketidakpuasan terhadap partai besar dapat membuat masyarakat mencari alternatif yang lebih ekstrem. Ini bisa mengarah pada munculnya gerakan populis atau bahkan otoriterisme yang mengancam demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah.