Kompleksitas Persoalan Air di Sabu Raijua dalam Diskusi 

Apabila hal ini tidak diantisipasi dan berlangsung dalam waktu yang lama maka risiko yang akan terjadi adalah terjadinya longsor karena kemampuan daya tahan tanah  akan tergerus dan habis yang menyebabkan tanah jatuh.

"Kalau tenggelam,tidak. Dan seringan-ringannya pencemaran air laut akan terjadi," tuturnya.

Untuk mengantisipasi ini juga, sebagai akademisi dan narasumber dalam diskusi ini, Prijo akan menyiapkan data-data kajian ilmiah yang dibutuhkan Pemda Sabu Raijua.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua sekaligus Kepala Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Victor Daud Hiwa Radamuri, SH. mengatakan berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan, itu menjadi suatu kewajiban. Tentunya tidak bisa mengatasnamakan kebutuhan kemudian kebablasan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tentu bertabrakan dengan kriteria.

Baca juga: KPU Sabu Raijua Tunggu informasi MK untuk Segera Tetapkan Calon Bupati dan Wabup 2024-2029

Victor menyampaikan, sekarang sudah keluar Keputusan Menteri SDM Nomor 291 yang berkaitan dengan bagaimana standar pengelolaan terhadap lingkungan khusus berkaitan dengan air. Di situ ada pembatasan bahwa pemanfaatan sumur gali atau sumur bor di atas 100 meter kubik per bulan wajib berizin baik oleh pemerintah, swasta atau badan usaha baik personal maupun korporat sedangkan di bawah 100 meter kubik pemanfaatannya Tidka memerlukan izin.

"Izin di sini dimaksudkan disampaikan kepada Kementerian ESDM. Karena bicaa terkuat dengan itu tentu kewenangan ada pada provinsi dan Kementerian," ungkapnya.

Untuk mendorong ketersediaan air tentu memerlukan strategi yakni strategi jangka menengah dengan membangun embung, waduk, mungkin sumur resapan, menanam pohon untuk melindungi hingga air bisa turun dan mengisi cadangan-cadangan air yang ada.

Sedangkan untuk pendekatan-pendekatan lain dengan teknologi, menjadi pertimbangan untuk nanti didorong mulai program kegiatan. Sedangkan berkaitan dengan setuju dan tidak setuju dengan sumur bor dengan kedalaman di atas 100 meter lebih, pihaknya tidak menyetujui sedangkan pendekatan yang dilakukan pada akuiver 4-10 meter masih menjadi pertimbangan.

Selama tidak merusak lingkungan dan dapat dimitigasi dengan baik kata Victor, mungkin menjadi solusi sementara yang tentunya tidak berbentur aturan dapat dilakukan. Apabila ke depan ternyata merusak lingkungan maka akan dikaji secara baik dan tidak menjadi solusi di kemudian hari.

"Harapannya, apa pun yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB dna lain-lain Sabu Raijua tetap hijau dan laut Sabu tetap biru," tutup Victor.

Etji dari Yayasan PIKUL menyampaikan, diskusi ini bertujuan untuk mengajak orang Sabu (birokrasi dan warga) untuk mereka berpikir dan mengambil pilihan berdasarkan paparan dari kedua akademisi.

Karena sumur bor bukan satu-satunya solusi atasi krisis air di Sabu Raijua tetapi, memang sebagai pemerintah daerah sendiri juga tidak bisa menolak itu karena mungkin belum ada kajian-kajian ilmiah yang bisa perkuat temukan solusi yang tepat untuk atasi persolan ini. Bahkan dari peta geologi yang ditunjukkan narasumber bahwa penempatan sumur bor oleh pemerintah sendiri masih belum tepat.

Kemudian dari hasil turun lapangan, Etji mengungkapkan, tim survei mendapatkan informasi bahwa sumur bor ini berdampak terhadap hasil air sumur-sumur galian yang terintrusi air laut. Selain itu, sumur-sumur ini juga tercemar limba B3 dan limbah pertanian anorganik.

Melihat kondisi ini, dari hasil diskusi, PIKUL merekomendasi agar dilakukan pemberhentian sementara sumur bor sampai ada kajian-kajian ilmiah yang nantinya akan dilakukan diskusi lanjutan dengan pemerintah yang baru. (dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS