Opini: Posisi Agama dalam Ruang Publik

Persoalaan semakin menumpuk mulai dari korupsi, demokrasi, keadilan, konflik agama sampai pada pelanggaran hak asasi manusia. 

Persoalaan-persoalaan seperti ini agama butuh terlibat. Keterlibatan agama ialah dengan berkerjasama menyuarakan kebenaran dan menegakan keadilan publik.

Konteks NTT

Provinsi NTT merupakan wilayah target utama pembangunan di pelbagai sektor sejak era pemerintahan Jokowi. Pembangunan ini dengan alasan untuk mengentaskan kemiskinan.

Tentu sebagai warga NTT, ini angin segar, agar taraf hidup warga NTT sama seperti wilyah lain di Indonesia yang dikategori sudah maju. 

Namun, harapan itu pupus di tengah jalan ketika pembanguan itu dalam praktiknya pemanfaatannya bukan untuk warga NTT melainkan untuk para penguasa dan investor. 

Sering terjadi adanya ketidakadilan dan pemiskinan sistematik serta mengabaikan HAM, seperti pembangunan pariwisata Labuan Bajo yang membuat masyarakat  merasa terasing dan ruang hidup terancam.

Selain itu, baru baru ini pada tanggal 2 Oktober 2024 ada  dugaan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Polri dan TNI di Poco Leok, Kabupaten Manggarai dalam kasus geotermal. 

Ada tindakan represif aparat keamanaan kepada warga Poco Leok dan satu jurnalis pimpinan media Floresa.co, ditangkap saat peliputan bersama dengan tiga warga Poco Leok. 

Penangkapan ini lantaran warga Poco Leok menolak keras geotermal karena dinilai mengancam ruang hidup mereka. 

Penangkapan jurnalis media Floresa.co, Herry Kabut dan tindakan represif terhadap warga Poco Leok adalah bentuk pelanggaran HAM. 

Justru pelaku pelanggaran HAM ini ialah negara. Hal ini benarlah yang dikatakan Karl Marx, negara adalah perpanjangan tangan penguasa.

Persoalaan-persoalaan seperti ini, dibutuhkan kerjasama antaragama demi misi kemanusiaan.

NTT adalah kota kurva toleransinya tinggi. Sering adakan dialog antar agama.  Namun, dialog antargama ini hanya sebatas saling keterbukaan doktrin teologis, tetapi mesti ada dialog transformatif yakni dialog kemanusiaan universal. 

Selain itu, lembaga-lembaga advokasi setiap agama dikerahkan dan mesti turun gunung menyelesaikan persoalaan ini dengan basis martabat luhur manusia. 

Tentu yang harus menjadi pioner aksi misi kemanusiaan ini ialah pemuka pada setiap agama. (*)