Ipda Rudy Soik Dipecat, Aliansi Warga NKRI Keluarkan Seruan Moral Tuntut Reformasi Polri 

Pertama, Kami meminta agar Presiden RI terpilih, DPR RI, dan Kompolnas RI serius melakukan reformasi di tubuh Polri agar kanker ganas korupsi dan penyelewengan kekuasaan di tubuh Polri segera dibasmi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Upaya pemberantasan korupsi dan pembenahan sistem Polri agar tidak mudah melakukan penyelewengan kekuasaan harussegera dilakukan secara nasional.

Baca juga: BREAKING NEWS: Polda NTT Pecat Ipda Rudy Soik 

Kedua, Langkanya BBM bersubsidi untuk para nelayan merupakan persoalan serius, sehingga segala jenis penyelewengan yang mengganggu harkat hidup nelayan perlu dibuka tanpa terkecuali.

Untuk itu kami sebagai warga negara menuntut agar kasus amputasi total untuk unit Reskrim Polresta Kupang yang dilakukan Polda NTT yang sudah berlarut-larutsejak Juli 2024 inidiambil alih oleh ‘badan yang bermartabat’ yang ditunjuk oleh negara.

Ketiga, Kuat dugaan keterlibatan oknum polisi dalam skandal BBM bersubsidi di wilayah NTT tak hanya merupakan persoalan oknum tetapi telah merupakan persoalan struktur dan lembaga kepolisian di Provinsi NTT. Untuk itu kasus ini membutuhkan perhatian serius dari Kepala Negara saat ini maupun Kepala Negara terpilih.

Keempat, Kelangkaan BBM bersubsi tak hanya dirasakan oleh nelayan NTT, tapi juga dirasakan warga yang berdiam di wilayah perbatasan (Kab.TTU, Belu, Malaka) hingga wilayah Kab.Sabu Raijua, Kab.Sumba Barat Daya, dan Kab.Sumba Barat. Kuat diduga kelangkaan BBM bersubsidi ini di Wilayah Timor Barat yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini ada hubungannya dengan mafia BBM di wilayah NTT, untuk itu kami meminta pemerintah serius menangani kasus mafia BBM.

Kelima, Polda NTT dan Polresse-NTT perlu dibersihkan agar kembali mempunyai martabat.

Keenam, Polda NTT segera membatalkan putusan sidang kode etik tertanggal 11 Oktober 2024 yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Ipda Rudy Soik, dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri.

Ketujuh, Aliansi akan mengumpulkan seluruh kasus terkait kejanggalan penanganan kepolisian di seluruh Indonesia dan akan menyerahkan kepada Panitia Reformasi POLRI yang dibentuk oleh Kepala Negara terpilih.

Berikut nama organisasi dan pendukung Aliansi:

1. Veronika Ata SH, M.Hum.- YKBH Justitia NTT
2. Sr.Laurentina PI (JPIC)
3. Pdt.Emmy Sahertian (Yayasan Hanaf)
4. Victor Manbait SH-Lakmas Cendana Wangi
5. Torry Kuswardono (Yayasan PIKUL)
6. Dominggus Elcid Li (IRGSC)
7. Ridaya Laode Ngkowe-Jakarta
8. Cak Jimuha-Jakarta
9. Wahyu Susilo-Migrant Care
10. KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang
11. Jaringan Safe Mingrant Kota Batam
12. Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus-Batam
13. Muhamad Iqbal Arsyad-Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)-Makasar
Sulawesi Selatan
14. Affan Ramli-Perkumpulan Prodeelat-Banda Aceh
15. Bento-LSF Lyceum Kupang
16. Santos-BEM PBSI UMK
17. Joko Tafuli-BEM PBSI UMK
18. Julia Novrita-Jakarta
19. Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia dan Presiden
PERMATA (Persaudaraan Mantan Tahanan)
20. PADMA INDONESIA(Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia)
21. KOMPAK INDONESIA(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS