PDIP Bakal Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Politisi PKS: Kita Tak Kenal Oposisi 

POS-KUPANG.COM  -  Wacana tentang PDI Perjuangan bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo kini bergulir semakin kencang. Bahkan politisi PKS pun ikut angkat bicara perihal pemerintahan ke depan.

Kini beredar kabar bahwa PDIP telah memperlihatkan sinyal akan merapat dan dukung pemerintahan Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka, mengikuti semua partai politik lainnya.

Jika demikian adanya, maka pemerintahan Indonesia ke depan akan sangat kuat dan luar biasa. Semua kebijakan yang dibuat akan disetujui DPR, layaknya tukang stempel.

Terkait kemungkinan itu, Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan, pada hakikatnya Indonesia tidak mengenal oposisi. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensial, dimana yang mengontrol pemerintahan adalah DPR. 

Ahmad Heryawan menyatakan hal tersebut seusai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid, Jakarta, baru-baru ini. 

"Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan," ujar Aher. 

"Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi," imbuhnya. 

"Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial, sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," sambungnya. 

Aher mengatakan, saat ini PKS sudah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya ingin siapapun bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk PDIP. 

Aboe menyebut PKS bangga terhadap Prabowo yang merangkul semua pihak. 

Jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan selanjutnya. 

Meski demikian, Aboe mengingatkan masih ada DPR yang mengontrol jalannya pemerintahan. 

"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," katanya. 

Dalam waktu dekat Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan bertemu. (dokumentasi Setpres)