Lipsus - TTS Belum Salurkan Dana Pilkada, Enam Kabupaten Masih Tunggak

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) NTT Abraham Paul Liyanto melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT.  

Abraham Liyanto diterima komisioner KPU, Kanisius Nahak dan Lodowyk Frederik Ringu serta staf di KPU NTT di Aula KPU NTT, Kamis (1/8).

Pada kesempatan itu, Kanisius Nahak menyampaikan saat ini sedang dilaksanakan tahapan Pilkada. Pendataan pemilih sedang dilakukan. Namun, terdapat beberapa persoalan seperti warga yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Ia mengatakan, regulasi penetapan dan persiapan logistik terkadang terlambat. Beberapa daerah di NTT yang belum memiliki anggaran Pilkada seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Baca juga: Lipsus - Deadline 7 Hari untuk Refafi Gah Putuskan Sikap di Pilgub NTT

Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, Kabupaten TTS kemungkinan alokasi anggaran ke KPU terjadi di bulan November 2024. Sementara tahapan Pilkada sedang berlangsung.  Oleh karena itu, ia meminta agar ke depan anggaran Pilkada bisa dimasukkan ke APBN. Sebab, persoalan anggaran menjadi kendala hampir tiap kali pelaksanaan Pilkada.

"Kalau bapak berkesempatan bisa membantu kami, dari 22 kabupaten/kota, masih tersisa 6 kabupaten yang dana hibahnya belum tuntas. Ini sudah mendapat perhatian dari pimpinan RI tapi tolong dibantu Pak Paul," tambah Komisioner KPU NTT, Lodwyik Frederick.

Ia menambahkan, daerah dengan kekurangan anggaran Pilkada adalah Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Nagekeo, Ende dan Sumba Barat Daya. Sejumlah daerah ini sebetulnya sudah dilakukan komunikasi sejak beberapa waktu lalu.

Lodowyk Frederik juga meminta bantuan Abraham Liyanto agar meneruskan aspirasi mengenai kompensasi bagi para komisioner sebagaimana janji Presiden Jokowi tahun lalu.  Padahal, ada anggaran yang disiapkan bagi para komisioner dalam melaksanakan pekerjaan.

Ia menyebut, Pemilu 2014, sistem pembayaran bagi komisioner lewat Pokja juga dilakukan. Hal itu memberi tambahan penghasilan bagi para komisioner KPU dalam Pemilu. Justru, Pemilu kali ini tidak ada lagi diterapkan.

"Jadi tiap tahapan itu kan ada kelompok kerja, ini yang sekarang sudah tidak ada lagi. Terakhir itu di Pemilu tahun 2014. Sekitar 5 sekian triliun alokasi anggaran tapi tidak ada dasar pembayaran," kata dia.

KPU NTT juga mengusulkan agar pemilihan umum dan Pilkada dilakukan di tahun berbeda. Sebab, akan membuat kerja penyelenggara lebih berat, di samping persoalan anggaran yang kerap menjadi masalah terutama di daerah dengan keuangan terbatas seperti NTT.

Perhatian lain adalah mengenai para kandidat yang sebelumnya telah terpilih di legislatif dan hendak bertarung di pemilihan kepala daerah. Anggota legislatif yang dipilih harusnya diberi jeda hingga satu tahun, agar memberi ruang bagi kandidat membuat keputusan dan mempersiapkan diri.

Abraham Paul Liyanto mengatakan, kunjungan kerja ia lakukan itu berkoordinasi mengenai tahapan Pilkada yang berlangsung. Dia menyebut beberapa masukkan itu akan ia sampaikan ke kementrian terkait.

"Saya ingin mendengar langsung. Ini juga kita pernah ketemu tentang anggaran, dana daerah yang harus dipersiapkan. Saya kira yang lalu juga sudah disampaikan, yang ada kaitannya alasan perbankan (waktu itu)," katanya.

Mendagri Tito Karnavian juga sempat menyoroti daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI dan Polri untuk kegiatan Pilkada Serentak 2024 ini .