Lipsus - Penerimaan Catar Akpol, Kapolri Beri Afirmasi Khusus untuk NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kabid Humas Polda NTT Kombes Ariasandy mengungkapkan bahwa ada afirmasi khusus yang diberikan kepada putra-putri NTT yakni pada tes psikologi yang terkenal susah diberikan kesempatan meskipun nilai di bawah ambang batas.

"Ada kebijakan Kapolri khusus untuk anak Indonesia Timur termasuk NTT. Nilai tes psikologi meskipun di bawah ambang batas yakni 61 masih bisa mengikuti tes yang lain," ungkap Ariasandy kepada Pos Kupang, Senin (8/7).

Polemik penerimaan Catar Akpol 2024 ini juga mendapat perhatian dari Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni. Emi mengatakan pihaknya menghormati institusi Polri dengan berbagai mekanisme dan proses yang telah dilakukan tanpa intervensi.

Baca juga: Lipsus - Soal Rekrutmen Catar Polda NTT, Dewan Minta Buka Identitas Calon Taruna

“Walaupun demikian karena kondisi ini menjadi ramai dan menyita perhatian publik tentu perlu menjadi perhatian kita bersama,” kata Emi, Senin (8/7), melalui pesan WhatsAppnya.

Emi berharap, Kapolda NTT bisa memberikan penjelasan tentang proses ini walaupun bukan merupakan kewajiban karena itu menjadi kewenangan institusi.

Menurut Emi, untuk mengejar disparitas wilayah timur dan barat untuk mewujudkan keadilan sosial maka perlu adanya afirmasi khusus dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.

"Dari NTT, yang hari ini jumlahnya hanya 11 dan itupun keterwakilan anak-anak NTT sangat terbatas,” katanya.

Emi mengatakan, harus dicek apakah kesebelas anak ini berdasarkan nama adalah anak NTT? Apakah memiliki hubungan erat dengan NTT, baik itu ikatan perkawinan (suku dll) maupun hal-hal lain yang memungkinkan bisa dari NTT.

“Kita tentu berharap bahwa anak-anak NTT juga bisa mendapatkan haknya untuk mengikuti berbagai proses yang dilakukan. Pertanyaannya mengapa anak-anak NTT sulit untuk bisa lolos. Kalau akibat standar, tentu harus ada solusinya dan negara harus hadir".

"Kalau dibiarkan dalam kompetisi bebas, maka pasti anak-anak NTT akan sulit mendapatkan kesempatan, mungkin ada tapi hanya 1 atau 2 orang saja. Berarti anak-anak lain harus menguburkan mimpi-mimpi mereka,” katanya.  

Oleh karena, kata Emi, tindakan afirmatif harus dilakukan, tentu dengan memperhatikan standar-standar yang ada.

Menurut Emi, testnya dilakukan disetiap daerah, tentu ada pertimbangannya. Kalau mau bebas, maka itu dilakukan langsung dari pusat, tapi ini dilakukan di daerah berarti ada ruang yang diberikan kepda daerah agar ada keterwakilan wilayah.

“Kalau kita bicara NKRI tentu semua kita memiliki hak yang sama dan di mana pun kita ada. Hanya tentu dalam hal tertentu, kita harus memberi perhatian kepada daerah untuk juga mendapatkan hak-hak secara khusus,” katanya.

Tentu lanjut Emi, muaranya pada keadilan sosial dengan upaya mengilangkan disparitas antar wilayah.

“Ibarat roti untuk anak-anak NTT, harus terbagi bagi wilayah lain yang juga mendapatkan jatah roti yang sama. Mungkin ini yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan,” katanya.