Lipsus - Soal Rekrutmen Catar Polda NTT, Dewan Minta Buka Identitas Calon Taruna

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Komisi III DPR RI,  Dr. Benny K. Harman (BKH) meminta panitia perekrutan taruna Akpol  Mabes Polri menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat terkait  11 taruna Akpol dari NTT yang sebagian besar anak-anak non NTT.

"Saya menyampaikan hal-hal penting berikut ini yang harus mendapat atensi serius dari Mabes Polri terkait perkrutan taruna Akpol," tegas anggota DPR RI asal NTT dari Partai Demokrat dalam pesan WhatsApp yang diterima Pos Kupang,  Sabtu (6/7) malam.

BKH menegaskan, sistem rekrutmen taruna Akpol harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan obyektif  serta nondiskriminatif, jauh dari nepotisme dan titipan anak-anak  pejabat, tentunya dengan  mempertimbangkan keadilan wilayah Nusantara dan keseimbangan daerah.

Baca juga: Lipsus - Netizen Colek Akun Jokowi, Persoalkan Rekrutmen Catar Akpol Polda NTT

Untuk mencegah narasi yang kontraproduktif dan bias etnik tertentu, tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat,   Panitia Seleksi Mabes Polri perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik apakah benar dari 11 taruna Akpol yang dinyatakan lolos benar-benar memiliki KTP NTT atau NTT hanya dipakai pinjam tempat untuk  sekadar memenuhi kuota setiap provinsi.

Jika perlu, tegas BKH, diaudit prosesnya dan  jika ini yang terjadi sebaiknya 11 orang yang dinyatakan lulus ini segera dianulir.

Sebaliknya jika proses seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi Mabes Polri benar-benar  obyektif dan transparan, bukan titipan anak-anak  pejabat,  tidak ada nepotisme, dan benar-benar  telah mempertimbangkan keadilan wilayah maka dirinya juga meminta masyarakat NTT harus menghormati proses yang dilakukan.

Sementara itu, DPRD NTT meminta Polda agar membuka identitas calon taruna-taruni (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2024. Pimpinan Komisi I DPRD NTT, Ana Kolin menyebut, pengumuman Catar Akpol memang sudah disampaikan sehingga tidak diintervensi kecuali ada konsolidasi struktur dari jenjang atas seperti Kapolri hingga jajaran DPR RI.

"Kita perwakilan DPRD NTT akan koordinasi dengan masing-masing fraksi di DPR RI untuk melihat kembali tahapan-tahapan test masuk di Polda NTT," ujarnya, Minggu (7/7).

"Kalau kesempatan itu diberikan maka kita dengan tegas mau menyampaikan bahwa harus buka kembali file terkait proses perekrutan. Jangan-jangan ada anak NTT yang pantas dan layak tapi tidak bisa terkoneksi dengan baik dalam kelulusan," tambah Ana Kolin.

Berkas administrasi itu, kata dia, dilihat kembali untuk memverifikasi keaslian sekaligus melihat benar atau tidak Catar itu merupakan masyarakat NTT.

"Harusnya ada ruang dan peluang itu diprioritaskan bagi anak-anak NTT dulu, baru kasih ruang bagi bukan anak-anak NTT,” ujarnya.  

Point pentingnya tambah Ana, harus dilihat kembali proses seleksinya dengan melibatkan Komisi III. Bila ada yang mencurigakan perlu ditinjau kembali. Bila perlu, Kompolnas dan tokoh-tokoh penting di NTT ikut dilibatkan. (fan/gem)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS