Komitmen Dua Bupati di NTT Dukung Sektor Pendidikan RI 2025 

"Ini proses penajaman, setelah itu masuk ke KUA PPAS," kata dia. 

Penyusunan RKPD dan Renja PD dimulai pemutakhiran hingga melihat pendekatan. Kementerian Pendidikan juga telah meminta surat edaran yang dikeluarkan untuk menyingkirkan target pembangunan nasional. 

Surat edaran itu meminta agar melihat Renja tahun 2025. Ada beberapa prioritas yang sudah dijelaskan dalam ketentuan. Biasanya, menurut dia, semua proses menuju pada sebuah program berdasarkan usulan maupun rapat koordinasi teknis. 

Sementara itu, Vivie Adriany, perwakilan dari Kemendikbud RI  mengatakan, desain untuk arah kebijakan dana DAK fisik Pendidikan 2024 selalu dinamis. Setidaknya ada lima sektor yang diarahkan dari DAK fisik. 

Kebijakan pelaksanaan DAK fisik 2024 bidang pendidikan yakni revitalisasi PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK. Dia menyebut penggunaan anggaran untuk revitalisasi pun masih rendah.  

Kemendikbud RI mendorong arah kebijakan itu pada daerah melalui standar pelayanan minimal atau SPM. Merujuk ke nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. 

Aturan itu menyebutkan, SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar dan merupakan urusan pemerintah wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

Dalam SPM pendidikan, diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021 dan Permendikbud 32 tahun 2022. SPM pendidikan berbicara tentang akses warga negara untuk berpatisipasi dalam pendidikan. 

Kemudian, peningkatan mutu pendidikan (numerasi dan literasi) dan pemenuhan jumlah pendidik dan kualitas kependidikan. 

Baca juga: BPMP NTT Gelar Bimtek Sumber Daya Sekolah untuk Pengelola Dana BOS

Vivie mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan integrasi indikator SPM bidang pendidikan dalam seluruh aspek perencanaan dan penganggaran daerah. 

Namun begitu, dalam pelaksanaannya terutama pada sisi perencanaan DAK fisik ada beberapa menu dari beberapa form tidak lengkap seperti tandatangan yang tidak diupload. Hasilnya tidak muncul ke sistem. 

Ia meminta agar setelah perencanaan, agar dilakukan pencermatan. Pihaknya juga telah menyurati daerah agar bisa dilihat kembali. Dia meminta evaluasi dilihat dari dapodik, konsep ketuntasan, harga satuan, form PUPR, verifikasi kesiapan sekolah dan manajemen perencanaan daerah. 

Dukungan dari Pemda, kata dia akan sangat memberi perhatian pada sektor pendidikan, terutama peningkatan SPM. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS