Berita Manggarai Barat
KemenPAN-RB Dorong ASN di Manggarai Barat Percepat Reformasi Birokrasi Tematik
Para ASN di Manggarai Barat juga diminta untuk bekerja dengan menetapkan skala prioritas yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan
Penulis: Engelbertus Aprianus | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu
POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenPAN-RB ) mendorong ASN di Kabupaten Manggarai Barat untuk percepatan penerapan Reformasi Birokrasi tematik.
Para ASN di Manggarai Barat juga diminta untuk bekerja dengan menetapkan skala prioritas yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.
Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian PAN-RB, Rini Widyantini dalam sharing session kebijakan reformasi birokrasi, di Manggarai Barat, Senin 4 September 2023.
Baca juga: Kasus Pencabulan di Manggarai Barat, Polisi Terapkan Pidana Anak untuk 1 Pelaku
"Seluruh area tematik tersebut ditopang oleh adanya perbaikan di dalam digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.
Rini mengatakan, percepatan transformasi di Manggarai Barat harus terus dilakukan untuk memaksimalkan potensi Labuan Bajo secara berkelanjutan, baik dari perbaikan tata kelola, peningkatan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, dan keterlibatan UMKM.
"Hal ini tidak akan bisa berjalan apabila tidak didukung oleh ASN di Kabupaten Manggarai Barat," kata dia.
Baca juga: Bupati Manggarai Barat Sebut Wisata Halal Ancam Keharmonisan Masyarakat Labuan Bajo
Berkaitan dengan SPBE, lanjut dia, Kabupaten Manggarai Barat nilai SPBE tergolong baik yakni 3,2 dari target nasional 2,6. Pihaknya mendorong Pemkab Manggarai Barat segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
"Ini termasuk baik dan saya senang Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus berkomunikasi dengan kami (Kementerian PANRB) untuk perbaikan-perbaikan di berbagai aspek pelaksanan reformasi birokrasi," ungkapnya.
Rini menyebut hal tersebut dilakukan guna menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi.
Ia menjelaskan, arsitektur SPBE memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional, serta menopang RB tematik yang saat ini sedang dikawal bersama.
Baca juga: Polres Manggarai Barat Bentuk Kampung Bebas Narkoba di Labuan Bajo
Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng memberi apresiasi atas upaya Kementerian PANRB dalam mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi di Manggarai Barat.
Ia berharap, kehadiran jajaran Kementerian PANRB di daerahnya dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan yang di hadapi Kabupaten Manggarai Barat.
"Kami berharap berbagai persoalan terkait kepegawaian dan berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi bisa teratasi," ungkap Weng.
Dalam sharing session tersebut, empat pejabat pimpinan tinggi pratama juga memberikan arahan terkait kebijakan Kementerian PAN RB.
Baca juga: Atlet Kempo Asal Manggarai Barat Raih Perunggu di Pra PON, Pelatih: Modal Raih Emas di PON 2024
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.