Berita Manggarai Barat
Bupati Manggarai Barat Sebut Wisata Halal Ancam Keharmonisan Masyarakat Labuan Bajo
Edi Endi menyampaikan hal itu saat pertemuan dengan para staf khusus Wakil Presiden yang datang melakukan pemetaan potensi konflik di Labuan Bajo
Penulis: Engelbertus Aprianus | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu
POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Bupati Manggarai Barat Edi Endi mengatakan, penerapan konsep Wisata Halal di destinasi wisata Labuan Bajo akan mengancam keharmonisan masyarakat yang selama ini sudah terjalin dengan baik.
Edi Endi menyampaikan hal itu saat pertemuan dengan para staf khusus Wakil Presiden yang datang melakukan pemetaan potensi konflik di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis 31 Agustus 2023.
Menurut Edi Endi selama ini masyarakat Labuan Bajo hidup rukun dan hal itu sudah berlangsung sejak dulu. Ia mengaku terganggu dengan wacana Wisata Halal yang digaungkan beberapa tahun lalu.
Baca juga: Gelar FGD dengan Stakeholder di Labuan Bajo, Unika Ruteng Jajaki Peluang Pengembangan Kampus
"Kami sudah hidup berdampingan secara harmonis sejak lama. Saya pastikan itu. Jika kemudian pada suatu waktu kelak ada geseken kecil, maka suasana itu pasti karena faktor eksternal. Sebab kami yang lahir dan hidup disini memiliki hubungan darah, walau beda agama dan keyakinan," kata Edi Endi.
Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Manggarai Barat, Rm. Rikard Mangu, ia menegaskan konsep wisata halal hanya akan merusak keharmonisan masyarakat Labuan Bajo yang sudah terjalin baik.
"Sebagai ketua FKUB dan sebagai orang asli di daerah ini, saya perlu mengingatkan, jangan sampai memaksakan konsep wisata halal itu. Karena justru akan meruntuhkan keharmonisan yang selama ini sudah berjalan dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Polres Manggarai Barat Bentuk Kampung Bebas Narkoba di Labuan Bajo
Konsep pengembangan wisata halal pernah menjadi wacana untuk diterapkan di destinasi wisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2019.
Kala itu, wacana tersebut ditentang oleh berbagai elemen masyarakat. Konsep wisata halal dinilai tidak sesuai dengan realita NTT yang memiliki beragam budaya dan potensi lokal.
Pariwisata halal sendiri adalah bagian dari pariwisata yang diberikan terhadap keluarga-keluarga Muslim berdasarkan aturan Islam. Misalnya, hotel-hotel dalam destinasi tidak menyajikan alkohol dan memiliki kolam renang terpisah untuk pria dan wanita. (uka)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.