Wawancara Eksklusif Prof Siti Zuhro: Lembaga Survei Harus Transparan Siapa Pendananya

Itu menunjukkan partai politiknya tidak melembaga. Ketika partai tidak mampu melakukan institusional pelembagaan tadi maka akan terekspresikan ketika melakukan koalisi.

Istilahnya kita menuju koalisi yang mengerucut tetapi sangat cair alias bubrah (pertengkaran). Tidak jaminan sudah satu tahun menjalin hubungan MoU di tengah jalan bubrah.

Ini menunjukkan partai politik belum melembaga. Partai-partai koalisi bukan didasarkan atas kesamaan platform dan program yang akan dieksekusi dalam lima tahun. Minimal itu.

Yang terjadi hanya kecocokan chemistry antara ketua umum parpol. Lalu siapa mendapat apa deal sehingga tidak terformat dan tidak terukur. Itu masalahnya.

Banyak orang berpandat koalisi jalan memadat itu tergantung dari bergaining take and gift, siapa memberi apa lalu saya dapat. Kalau dulu kita menyebutnya politik dagang sapi. Apakah kondisi kita masih demikian?

Jadi dealnya ke sana memang sudah sampai kalau koalisi ini menang saya berapa untuk di kabinet. Lalu bagaimana untuk pileg apa saja yang saya diduduki untuk alat perlengkapan di parlemen. Kita duduk di komisi mana saja.

Kalau memang itu yang menonjol lalu tercecer apa yang menjadi tujuan kepentingan nasional kita. Padahal pemilu itu esensinya arena untuk suksesi dan cara untuk mengkoreksi.

Rezim yang ada untuk perbaikan yang akan datang. Kita tidak dapat karena terlalu banyak lobi-lobi yang betul-betul akhirnya bukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Memang pemilunya langsung tapi sebetulnya dari elite dipilih untuk rakyat. Ini yang makanya mengapa rakyat harus cerdas. Pemilih kita ini harus betul-betul digerakkan bukan untuk memilih karena uang.

Ini yang harus betul-betul kita sosialisakan dan itu janjinya KPU mau melakukan satu sosialisasi besar-besaran tentang pentingnya pemilu. Bukan pentingnya parpol tetapi pentingnya pemilu bagaimana menggunakan hak pilihnya pastinya dengan argumentasi, punya alasan bukan given.

Arena seperti itu harus diisi oleh akedimis, praktisi dan aktivis untuk membantu mensosialisasikan hal tersebut. (tribun network/reynas abdila)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS