Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Akan Ada Nama Frans Seda?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial telah menyerahkan daftar nama usulan Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). 

Terdapat 40 nama yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional pada 2025, termasul Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, aktivis Marsinah juga menteri tiga generasi asal NTT, Fransiscus Xaverius Seda atau Frans Seda.  

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 menyebut bahwa Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

Baca juga: Tokoh NTT Frans Seda Masuk 40 Nama yang Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

"Ya mudah-mudahan, insyaAllah sih. InsyaAllah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama," kata Mensos.

Adapun berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional itu sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya empat nama yang baru diusulkan pada 2025.

Usulan baru itu terdiri dari KH. Muhammad Yusuf Hasyim (Jawa Timur), Demmatande (Sulawesi Barat), KH. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat) dan Marsinah (Jawa Timur).

Mensos memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

"Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar," kata dia.

Nantinya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan akan mengkaji 40 nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kemensos itu.

Berikut ketua dan anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri dari Ketua merangkap anggota Fadli Zon, Wakil Ketua merangkap anggota Prof. Susanto Zuhdi (sejarawan), anggota Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, Prof. Agus Mulyana, Prof. Nasaruddin Umar, Jenderal Polisi (Purn) Sutarman.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3/TK/2025, dewan ini bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan tokoh-tokoh penerima gelar kehormatan seperti pahlawan nasional, serta penerima tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.

Dibentuk langsung di bawah Presiden, Dewan GTK menjadi institusi dalam sistem penghargaan negara yang menegakkan prinsip seleksi ketat, objektif, dan historis, serta memastikan kehormatan negara diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara.

Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah). (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS