Persaingan pada Seleksi CPNS 2026 Makin Ketat, Pemerintah Akan Terapkan Prinsip Zero Growth

POS-KUPANG.COM - Informasi terbaru Seleksi CPNS 2026. Pemerintah Akan Terapkan Prinsip Zero Growth pada ajang menjaringan calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Jika prinsip ini benar-benar diterapkan, persaingan semakin ketat menuju CPNS 2026 maupun PPPK.

Hal itu disampaikan Kepala BKN, Zudan Arif beberapa waktu lalu. 

Zudan Arif menjelaskan, kebijakan formasi tahun depan akan mengikuti Prinsip Zero Growth  atau pertumbuhan nol pegawai.

Artinya, jumlah ASN baru yang diterima tidak boleh melebihi jumlah yang keluar, agar struktur birokrasi tetap ramping dan efisien.

“Formasi ASN tahun 2026 diprioritaskan untuk menggantikan pegawai yang pensiun dan jabatan fungsional yang benar-benar dibutuhkan. Kita dorong agar ASN lebih ramping namun efektif,” ujar Zudan Arif.

Baca juga: Peluang Rekrutmen CPNS 2026 Menipis, BKN dan KemenPAN-RB Masih Fokus Penyelesaian Seleksi CASN 2024

Langkah ini menjadi kelanjutan dari evaluasi dua tahun terakhir, di mana pemerintah mulai menahan laju rekrutmen besar-besaran. Tujuannya jelas: menekan beban belanja pegawai dan mengalihkan porsi anggaran lebih besar ke sektor pelayanan publik.

Dengan pernyataan terbaru terbaru Zudan Arif tersebut, dapat dipastikan bahwa Pemerintah akan membuka Seleksi CPNS 2026. 

Namun dengan format yang jauh lebih ketat: hanya untuk menggantikan pegawai pensiun dan posisi strategis yang benar-benar kosong.

Dari Seleksi Massal ke Pemetaan Kebutuhan Nyata

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah memetakan kebutuhan riil ASN di setiap instansi. Data pensiun dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menjadi dasar pengajuan formasi 2026.

“Setiap instansi hanya boleh mengajukan formasi sesuai kebutuhan faktual. Tidak ada lagi pembukaan besar-besaran seperti tahun sebelumnya,” tegas Zudan.

Formasi CPNS 2026 diperkirakan akan difokuskan pada jabatan strategis: tenaga digital, analis kebijakan, hingga posisi pelayanan publik yang menopang transformasi birokrasi.

Sementara untuk PPPK, prioritas tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis yang masih mengalami kekurangan di daerah.

“Rekrutmen PPPK tetap ada, tetapi bersifat pengganti atau penyesuaian kebutuhan. Guru, tenaga kesehatan, dan teknis masih jadi prioritas utama,” jelas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani.

Baca juga: Tanda-tanda Baik, BKN Sebut Rencana Seleksi CPNS 2026 Dalam Proses Koordinasi dengan KemenPAN RB