Ansi Rihi Dara Nilai Wajar Beda Pendapat Antar Peserta Workshop Policy Brief LBH APIK NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Direktris LBH APIK NTT, Ansi Rihi Dara, SH menilai perbedaan pendapat dan perspektif itu merupakan hal wajar dan memberi warna dalam proses diskusi. Berwarna, berbeda itu indah bahkan untuk saling melengkapi. Tidak ada dunia yang satu warna.

Demikian Ansi saat menutup Workshop Penyusunan Policy Brief dan Rancangan Peraturan Kota Kupang Peduli HAM Rekomendasi Masyarakat Sipil oleh LBH APIK NTT, di Neo Aston tanggal 23-24 Mei 2023. Ansi menanggapi aksi perang argumentasi yang terjadi diantara peserta saat diskusi selama dua hari itu.

Dalam diskusi itu setiap peserta workshop yang terdiri dari Dinkes Kota Kupang, Dinsos Kota Kupang, DP3A Kota Kupang, Kesbangpol Kota Kupang, Bagian Hukum Kota Kupang, Flobamora Jaya Peduli, LBH APIK NTT, LBH Surya.

Juga kelompok disabilitas, Rumah Harapan, Garamin, KOMPAK, PKBI, Ahmadiyah, Lantang NTT, IMoF NTT, Perwakub, Inset, Katong NTT, menyampaikan pengalaman dan persoalan yang dihadapi selama ini.

Lalu secara berkelompok mereka mengungkapkan persoalan dan harapannya kemudian ditanggapi peserta lain.

Diskusi itu berjalan alot, diwarnai beda pendapat dan perspektif antar peserta. Bahkan saat peserta dari DP3A menyampaikan pendapat terkait isu minoritas gender dan seksualitas, hal itu dinilai menyerang pribadi peserta dari IMOF NTT dan peserta lainnya.

Suasana 'panas' dan perang urat saraf terjadi antar peserta. Ketegangan tersebut akhirnya diredakan oleh pemateri Dany Manu, peserta lainnya dan Direktris LBH APIK NTT, Ansi Rihi Dara. Dany kemudian menghentikan diskusi untuk sementara waktu.

Ansi menilai, perbedaan pendapat, perspektif itu merupakan hal wajar dan memberi warna dalam proses diskusi.

"Ini adalah Workshop yang luar biasa karena disini kita saling belajar ternyata kita berwarna  Berwarna, berbeda itu indah bahkan berbeda untuk saling melengkapi. Tidak ada dunia yang satu warna. Ada diskusi hangat dari teman pemerintah dan komunitas," kata Ansi, saat menutup Workshop itu.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun 2022 LBH APIK NTT, Semua Berpotensi Jadi Korban atau Pelaku

Baca juga: WBP Lapas Wanita Kupang Curhat Dan Menari Bersama Psikolog dan Anggota LBH APIK NTT

Ansi mengingatkan, tanggungjawab Pemerintah untuk melaksanakan 5PHAM dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi. Dalam konteks itu maka dilakukan workshop untuk membahas persoalan dan mencari jalan keluar bersama.

"Belum tentu pemerintah yang bertangung jawab atas 5PHAM itu paham dan punya persepektif. Karena kita tahu di pemerintah ada proses mutasi sehingga yang datang hari ini beragam latar belakang, beda pemahaman. Kita duduk untuk melihat perbedaan dan merajut perbedaan yang ada menjadi sebuah pengalaman yang indah," kata Ansi.

Ansi menambahkan, belum tentu pemerintah punya pemahaman yang sama dengan masyarakat sipil, juga sebaiknya, belum tentu masyarakat sipil memahami tugas pemerintah.

"Dinamika yang ada bisa jadi proses belajar, bagaimana menginput masukan, saling menghormati dan akhirnya sepakat melahirkan policy brief untuk memberi sumbangan pada pemerintah guna melahirkan Komisi Daerah (Komda) HAM, atau draft Pewali atau Perda. Semua ini adalah cara kita bekerja kolaborasi untuk majukan dan mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Ramah HAM," kata Ansi.

Ansi percaya, semua niat baik kalau diletakkan dalam kehendak Tuhan maka segala tatangan tidak menjadi hambatan untuk bergerak maju. Dibutuhkan waktu waktu untuk menyamakan pemahaman.

Hal senada disampaikan Dani bahwa, apa yang telah dibahas menjadi bahan rekomendasi untuk dorong pemerintah melahirkan Komda HAM.

Sejak awal program, kata Dani, sudah ditemukan banyak problem HAM yang yang dialami kelompok disabilitas dan kelompok minoritas gender dan seksualitas, khususnya dalam pelayanan publik dan daam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Padahal kelompok disabilitas dan minoritas gender dan seksualitas itu sama seperti manusia lain yang harus dilindungi dan memiliki hak. (vel)

Minim Aksesibilitas

ELMI mewakili kelompok disabilitas mengungkapkan hingga saat ini kelompok disabilitas masih minim mendapatkan aksesibilitas pelayanan publik dalam kehidupan sehari-hari seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, bantuan sosial dan lainnya.

Bidang miring di tempat publik seperti hotel, rumah sakit, taman, ruas jalan, kantor pemerintah hingga kantor Polisi. Kondisi itu menyulitkan teman difabel.

Baca juga: Polda NTT Siap Permudah Layanan Bagi Penyandang Disabilitas

Saat berhadapan dengan hukum, temannya juga belum mendapatkan pendampingan maksimal karena minim ahli bahasa isyarat.

"Data disablitas juga tumpang tindih yang dimiliki dinsos, organisasi penyandang disabilitas dan LSM yang mengurus difabel. Aksesibilitas fisik dan nonfisik masih banyak tempat umum yang belum punya bidang miring. Ada yang sudah punya tapi masih sangat curam sehingga belum bisa diakses teman difabel," ungkap Elmi dalam Worskhop Penyusunan Polici Brief dan Rancangan Peraturan Kota Kupang Peduli HAM Rekomendasi Masyarakat Sipil, dari LBH APIK NTT, di Neo Aston.

Meski pemerintah sudah memiliki perda dan perwali masih dalam proses, kata Elmi, kenyataannya implementasi di lapangan belum maksimal.

"Tempat umum di pinggir jalan ada lampu listrik sehingga teman netra sulit akses trotoar," kata Elmi yang berharap ada pelayanan kesehatan khusus bagi difabel sebagaimana pelayanan khusus bagi remaja dan lansia di Poswindu.

Hal senada diungkapkan Chiko Laurens dan IMoF NTT, John L Mau dari Yayasan Inset, Raysa dari Perwakub dan Ukhe dari Lantang bahwa hingga kini masih ada stigma, diskriminasi yang masih saja diterima kelompok minoritas gender dan seksualitas juga kepada orang dengan HIV (ODIV).

Baca juga: KPA Flores Timur Mencatat Ada 429 Orang di Flores Timur Mengidap HIV-AIDS

Lorin Andy, Paralegal, mengungkapkan masih banyak penerima PKH yang tidak layak karena mereka berasal dari keluarga mampu. Juga penanganan ODGJ.

Karena itu mereka berharap Pemerintah Kota Kupang yang telah didengungkan menjadi Kota Ramah HAM itu bisa menerbitkan Perwali atau Perda yang mengatur tentang perlidungan hak bagi mereka.

Hari Bati Leo dari LBH Surya memastikan siap mendampingi kelompok disabilitas dan minoritas gender dan seksualitas serta Odiv jika menghadapi persoalan hukum, dikriminasi dan stigma.

Karena setiap orang itu, kata Hery, sama dimata hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum. (vel)

Koordinasi dan Komunikasi

LAZARIANDRES D Logo dari Dinkes Kota Kupang, Yohanes P Pello dari Kebangpol Kota Kupang, Randy Rohi Kana dari DP3A Kota Kupang, Christian Taklal dari Dinsos Kota Kupang, menjelaskan berbagai program pemerintah dan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, sosial.

Menurut mereka, selama ini anggaran yang tersedia itu belum memadai namun pihaknya terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Christian menjelaskan mekanisme bantuan PKH, pelayanan terhadap disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta penanganan orang yang berhadapan dengan hukum.

Lazariandrres menjelaskan program dinkes, pelayanan kesehatan, anggaran, bagi penanganan stunting, HIV AIDS, disabilitas dan jaminan kesehatan.

Dia berharap agar para disabilitas dan ODIV yang membutuhkan pelayanan kesehatan, agar bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak dinkes atau puskesmas agar mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Yohanes Pello menjelaskan tentang tugas kesbangpol untuk pemantauan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dan apa yang sudah dilakukan selama ini.

Randy menjelaskan tentang peran DP3A dan berbagai UU yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. (vel)

Berikut lensa kegiatan Workshop Penyusunan Policy Brief  yang diabaidkan wartawan Pos Kupang, Novemy Leo :