Ketua Ombudsman NTT Harap Momen KTT ASEAN Summit 2023 Jadi Ajang Tuntaskan Masalah PMI Ilegal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM,  KUPANG - Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton mengharapkan agar momen KTT Ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo, NTT menjadi ajang penuntasan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dan human trafficking khususnya di NTT.

"Menurut perkiraan, perdagangan manusia sekarang menjadi salah satu kejahatan terorganisir paling menguntungkan  di dunia karena menghasilkan lebih dari $150 miliar per tahun. 25 juta orang diantaranya berada di Asia Timur," kata Darius Beda Daton, Kamis, 11 Mei 2023

Karena itu, kata dia, momen ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo harus menjadi ajang pembicaraan serius terkait peran penuntasan permasalahan tersebut oleh Negara-negara ASEAN.

"Diperlukan kesepakatan perluasan elemen perangkat hukum yang lebih tegas dan keras untuk menjamin kepastian penanganan masalah tersebut. Selain diperlukan komitmen bersama negara-negara ASEAN, tentu kita memerlukan pembenahan sistem pelayanan para calon PMI di dalam Negeri," tuturnya.

Baca juga: Dukung KTT ASEAN Summit 2023, Pesawat Tempur F-16 Siaga di Wilayah Selatan Indonesia 

Darius menyebutkan, berdasarkan data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di NTT, menunjukkan pada 2022 terdapat 106 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT pulang dalam peti mati sebagai jenazah dengan berbagai sebab.

"Dengan jumlah itu, NTT setidaknya menerima satu kiriman jenazah PMI setiap empat hari. Dari jumlah itu, hanya satu yang berangkat sesuai prosedur, sedangkan sisanya ilegal. 104 orang di antaranya bekerja di Malaysia, satu orang di Singapura, dan sisanya bekerja di Gabon, Afrika," ungkapnya.

Dia merincikan, Pada tahun 2021, ada 121 PMI pulang sebagai jenazah, sementara pada 2020 ada 87 orang, 2019 ada 119 orang dan 2018 ada 105 orang.

Dalam 5 tahun terakhir, sedikitnya 657 PMI asal NTT pulang dalam peti mati dan semuanya berasal dari negara ASEAN. Mereka pekerja illegal dan bisa diduga menjadi korban perdagangan orang.

"Jumlah ini belum termasuk mereka yang dimakamkan di Negara perantauan. Angka ini menempatkan NTT di peringkat lima provinsi terbesar yang menyumbang jumlah PMI dari sejumlah sektor yang meninggal dunia, menurut data BP2MI. Bayangkan, lebih dari 85 persen korban perdagangan orang dipergadangkan dalam kawasan ASEAN," jelasnya.

Menjaga pintu-pintu keluar NTT, kata dia,  bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, NTT memiliki 22 kabupaten/kota, 3.026 desa, 15 bandara dan 8 pelabuhan laut. Butuh energi dan biaya yang sangat banyak untuk menjaga semua pintu keluar.

Baca juga: Perdana Menteri Kamboja Hun Sen Tiba di Labuan Bajo Hadiri KTT ASEAN Summit 2023

"Sebagai orang yang sehari-hari bekerja pada lembaga pengawas pelayanan publik yang antara lain dibentuk oleh negara untuk tujuan meningkatkan mutu pelayanan pemerintah, saya merasa perlu dan berkewajiban memberi masukan kepada pemerintah, utamanya terkait jaminan pemenuhan hak pekerja migran dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja guna memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan," pungkasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, Pelindungan Sebelum Bekerja dimaksud adalah berupa pelindungan administratif kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja.

Sedangkan perlindungan teknis, sambungnya, berupa peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja dan  pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI

"Beberapa saran dimaksud antara lain, optimalisasi kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Perlindungan dan pelayanan pekerja migran NTT yang saat ini telah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,"ungkapnya.