Siswa SMA Katolik St Arnoldus Mukun Manggarai Timur UAS di Semak Belukar

Setiap pihak yang berkepentingan perlu saling berkoordinasi menyelesaikan peraoalan tersebut, sehingga ada solusi. "Pemerintah Kabupaten perlu menyelesaikan persoalan ini, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar bisa menemukan solusinya secara bersama-sama," sarannya.

Tak ada cara lain, selain segera membangun jaringan internet di wilayah tersebut untuk peningkatan digitalisasi layanan pendidikan, antara lain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan ujian sekolah.

"Siapa yang berwewenang membangun jaringan internet dan layanan listrik, kita harus bangun agar tak terulang kejadian yang sama tahun depan," tegasnya. 

Tolong Lebih Konsen

KEJADIAN semacam itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita sudah pernah alami hal tersulit diawal masa pandemi, pembatasan ruang gerak untuk berkumpul mengharuskan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar dilakukan by daring. Ya, kala itu kita menyaksikan banyak lelucon seperti ini dahulu karena ketiadaan listrik dan jaringan internet, terbatasnya fasilitas android/ komputer, ketiadaan platform dan permodelan, hingga kendala ketidakmampuan penggunaan sistem informasi pembelajaran berbasis online.

Baca juga: Jaringan Internet Susah, Siswa SD Masehi Pegarewa Sumba Barat Kesulitan Ikut ANBK 

Selepas Covid, kiranya kita sudah mendapatkan pengalaman dan memiliki pola penyelenggaraan program/ kegiatan yang diskenariokan mengantisipasi berbagai kejadian dan kebutuhan penyelenggaraaan pendidikan. Sebenarnya Manggarai Timur itu termasuk cukup progresif dalam urusan pendidikan, rasio perbandingan unit sekolah antar tingkatan cukup proporsional, perbandingan rasio guru : murid juga persentasenya masih wajar, keterjangkauan akses dari/ dan ke sekolah juga relatif masih cukup tapi kenapa hal yang pernah terjadi tidak diantisipasi?

Saya memantau itu terjadi di salah satu SMA swasta di wilayah Mukun, memang topografi Manggarai Timur itu cukup menantang karena cenderung berbukit sehingga sulit menjangkau jaringan telekomunikasi meskipun ketersediaan tower BTS sudah dioptimalkan. Sejauh ini akses jaringan internet cukup baik tapi kemungkinan mengalami kendala saat intensitas kebutuha relatif tinggi pada saat bersamaan.

Jika demikian berarti kemampuan antisipasi untuk pelaksanaan sebuah kegiatan yang tidak mempertimbangkan aspek risiko, kemungkinan penyelenggara ujian tidak memiliki scenario mitigasi dalam merencanaka program.
Ya, ini kebetulan terjadi pada SMA tapi kemungkinan akan terjadi juga bagi SMP dan SD kedepannya. Pemprop NTT sepertinya masih sibuk mengkonsentrasikan kebijakan 5.30 di Kota Kupang sampai lupa kalau urusan NTT tidak hanya di Kota Kupang, kewenangannya harus menjangkau hingga ke wilayah terpencil di NTT.
Harusnya 2 bulan lalu saat Pemprov NTT sedang hebohnya kebijakan 5:30, sudah harus ada rakor persiapan ujian nasional sehingga berbagai kendala teknis seperti ini bisa diantisipasi.

Bagaimana mungkin bisa siapkan jaringan transportasi yang aman dan nyaman bagi perserta didik untuk menjangkau pendidikan sejak pukul 5.30 jika urusan jaringan internet yang menjadi kebutuhan primer sekarang saja tidak bisa dicukupkan.

Kan kita sudah tahu, bakalan ujian menggungakan jaringan internet berarti anggaran untuk pelaksanaan ujian sudah harus dipersiapkan hingga mengantisipasi kejadian terburuk.

Sebutlah jika jaringan sudah bagus disana tapi mengalami down saat pelaksanaan ujian, berarti semua kondisi itu sudah dapat diperkirakan pada fase persiapan. Kita memaklumi kondisi geografis dan topografis kita menjadi kendala dalam pengembangan jaringan telekomunikasi, terlebih pola sebar permukiman juga tidak terkonsentrasi.

Tentunya hal ini menjadi pertimbangan penyedia jasa komunikasi tapi sejauh ini relatif keterjangkauan sudah mencapai 93 persen wilayah NTT jadi tidak ada masalah sebenarnya.

Kita tidak belajar dan mengambil hikmah dari pengalaman selama covid, bahwa dengan demikian kedepan akan lebih mengoptimalkan ketersediaan sistem informasi. Pemerintah Daerah beserta segenap panitia penyelenggara diberbagai tingkatan, Dinas maupun Sekolah; tidak melakukan perencanaan dengan baik dalam menghadapi ujian nasional.

Harusnya kondisi demikian emergensi, terkait momentum yang menentukan masa depan generasi maka harus ada antisipasi dan/bahkan harus ada mitigasi programnya dalam bentuk anggaran khusus yang disediakan untuk menjamin proses, baik ketersediaan jaringan elektrifikasi, internet hingga para guru/pengawas selama proses ujian. Butuh perencanaan dan koordinasi dengan pelibatan berbagai pihak dalam menjamin kualitas pendidkan di NTT.

Tolong lebih konsen ke beberapa urusan yang mendesak kedepan, urusan 5.30 kiranya belum urgen untuk dikembangkan, perbaiki dulu berbagai kendala penyelenggaraan pendidikan yang substansi selama ini, termasuk urusan prasarana penunjang pendidikan.

Perizinan untuk pendirian BTS oleh pihak Propeder harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat, pengalamannya beberapa izin mengalami kendala karena persoalan lokasi dan mekanismenya.

Kondisi geografis dan pola sebaran permukiman menyulitkan propeder mampu mengakses semua wilayah permukiman dan fasilitas public sehingga tanggung jawab kita adalah mendukung pihak penyedia jasa dalam proses pembangunan dan perawatannya.

Semoga beberapa sesi ujian berikutnya sudah diantisipasi pemerintah daerah dan segenap pihak untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Jika urusan kebijakan 5.30 itu masih jauh dampaknya, kini konsentrasi dulu untuk urusan yang lebih substansial didepan mata. (rob/cr20/fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS