Berita Manggarai Timur
Siswa SMA Katolik St Arnoldus Mukun Manggarai Timur UAS di Semak Belukar
Kendala sinyal internet dan listrik padam ini, kami pihak sekolah dan anak-anak peserta didik sangat kecewa.
Penulis: Robert Ropo | Editor: OMDSMY Novemy Leo
POS-KUPANG.COM, BORONG - Miris! Sejumlah siswa siswi peserta didik kelas XII SMA Katolik St Arnoldus Mukun, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT harus berpindah-pindah tempat atau nomaden untuk mencari jaringan atau sinyal internet demi mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS).
Kepala SMA Katolik St Arnoldus Mukun, Erland Darmo, SPd Gr, menerangkan, pelaksanaan UAS bagi peserta didik kelas XII di sekolah tersebut dari tanggal 11-15 April 2023.
Darmo menerangkan terkait dengan kendala jaringan internet tersebut, dimana untuk pelaksanaan UAS hari pertama, Selasa 11 April 2023 tidak ada kendala jaringan. Pelaksanaan UAS pada hari pertama tersebut berjalan lancar.
Kemudian di hari kedua, Rabu (12/4), mereka mulai mengalami kendala berupa listrik padam dan jaringan internet hilang total. Karena itu diputuskan untuk ditunda pelaksanaan ujian pada hari ke-2 tersebut dan dilanjutkan pada hari ini, Kamis (13/4).

Namun, kata Darmo, mereka tetap mengalami kendala yang sama berupa sinyal internet tidak ada, meskipun listrik PLN sudah menyala. Karena itu diputuskan untuk mencari jaringan internet yang bagus di luar sekolah untuk pelaksanaan UAS dan akhirnya memperoleh jaringan di salah satu tempat terbuka di Mukun atau dengan jarak sekitar 1 kilometer (Km) dari sekolah tersebut.
Namun sayang, kata Darmo, sedang berlangsung ujian, cuaca tak bersahabat berupa turun hujan karena di alam terbuka. Karena itu, dia memutuskan agar peserta didik bersama guru-guru menggunakan kendaraan mobil untuk bergeser menuju Kampung Paleng atau dengan jarak sekitar 3 Km dari sekolah tersebut.
Di kampung tersebut, kata Darmo, peserta didik mengikuti UAS di dalam sebuah gedung sekolah sehingga peserta didik dapat terlindungi dari cuaca alam yang kurang bersahabat.
"Kendala sinyal internet dan listrik padam ini, kami pihak sekolah dan anak-anak peserta didik sangat kecewa. Tapi tidak apa ini kan kejadian di luar dari rencana dan harapan kami di sekolah. Tidak apa-apa kami tetap semangat sehingga anak-anak kami bisa mengikuti ujian dengan baik dan pada akhirnya harapan kita mereka bisa sukses," ujar Darmo.
Siswa SMKN 1 Borong Gunakan HP
Di tempat berbeda, sebanyak 380 orang peserta didik kelas XII SMK Negeri 1 Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Provinsi NTT mengikuti ujian sekolah berbasis online Tahun Pelajaran 2022/2023.
Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMK Negeri 1 Borong, Pius Kabut, S.Pd, mengatakan, ada 380 siswa siswi peserta didik kelas XII SMK Negeri 1 Borong yang mengikuti ujian sekolah berbasis online.
Dari jumlah itu ada sejumlah peserta yang tidak mengikuti ujian pada hari pertama, ada yang hari kedua dan ada yang hari ketiga hari ini, karena ijin dengan alasan tertentu seperti sakit, ijin melengkapi berkas untuk test Polri dan alasan lainya. "Jadi kita ijinkan, nantinya mereka tetap ikut ujian juga," ujarnya.
Baca juga: Kurikulum Merdeka Belajar, Wadah SMP Negeri Maubeli Timor Tengah Utara Menjahit Puing Peradaban
Menurut Pius, sesuai jadwal ujian sekolah berbasis online tersebut berlangsung mulai dari tanggal 11 sampai 15 April 2023. Dikatakan Pius, para peserta didik yang mengikuti ujian menggunakan handphone.
"Memang ada komputer sekolah tapi tidak pas, sehingga kita memilih menggunakan HP selain pas, juga memudahkan. Terkait paket internet sebagian gunakan WiFi sekolah, sedangkan sebagian peserta menggunakan data pribadi," terang Pius, Jumat (14/4).
Pius mengklaim, selama tiga hari ujian sudah berlangsung, tidak ada kendala yang ditemukan baik sinyal internet maupun lainya.
Ketika ditanya bagaimana dengan siswa-siswi peserta ujian yang belum melunasi uang komite, kata Pius, memang ada sejumlah peserta didik yang belum melunasi uang komite, namun sudah diselesaikan secara baik. Dan hak peserta didik sebagai anak bangsa Indonesia tetap mengikuti ujian seperti biasa.

"Memang ada yang belum lunasi uang komite, tapi itu sudah diselesaikan dengan baik. Dan hak siswa-siswi sebagai anak bangsa tetap mengikuti ujian seperti biasa. Kami pihak sekolah tidak pernah melarang," Ujarnya.
Pius juga mengharapkan kepada para peserta didik untuk mengikuti ujian dengan baik sehingga hasilnya memuaskan sesuai harapan dan pada akhirnya bermuara pada pendidikan yang hebat.
* Belum Ekspansi
Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT Linus Lusi menanggapi peristiwa siswa kelas XII SMA Swasta Katolik St Arnoldus Mukun, Kabupaten Matim yang mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) di Semak-Semak akibat sinyal atau jaringan internet buruk.
"Pertama terimakasih kepada PLN dan Telkomsel yang sampai dengan saat ini belum bisa berekspansi ke kawasan-kawasan tersebut apalagi di Mukun secara ekonomi pertanian sangat subur. Jalur jalan provinsi juga sudah dibentuk, semestinya diikuti dengan sarana prasarana lain," ujarnya.

Meski demikian, kata Linus, persoalan ini tidak harus menjadi halangan bagi pihak sekolah untuk tidak menjalankan ujian sekolah.
Linus berharap pihak sekolah bisa menggunakan berbagai cara atau metode untuk pelaksanaan ujian tersebut, sehingga sekolah perlu melakukan persiapan dengan langkah alternatif lainya.
Dengan demikian agenda ujian yang telah disiapkan dapat berjalan sesuai sebagaimana biasanya.
"Kalau jaringan tidak ada tentu kepala sekolah harus sudah tahu bagaimana caranya agar pelaksanaan ujian bisa berjalan," ujarnya.
Menurut Linus, dalam bidang pendidikan,s emua pihak harus berbagi peran. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas P dan K menyiapkan sarana dan prasarana di sekolah, pejabat di bidang itu harus pro aktif merespon persoalan yang dialami. Tidak hanya SMA tetapi juga SMP dan SD.
"Saya kira masalah ini menjadi PR bersama, tetapi bagaimana kepala sekolah dapat mengatasi dengan cara lain agar para siswa-siswi dapat mengikuti ujian selesai tepat waktu," ujarnya.
Baca juga: SMAK St Ignatius Loyola Labuan Bajo Gelar Ujian Akhir Sekolah Online
Lebih lanjut dikatakan Linus, Kepala sekolah (Kasek) di NTT, khususnya SMA/SMK/SLB perlu menyiapkan langkah mitigasi sewaktu ujian. Antisipasi itu berupa masalah pada jaringan internet hingga sistem kelistrikan, apalagi NTT belum memiliki infrastruktur memadai dalam pelaksanaan ujian secara online. "Kalau dia sulit, ujian (sekolah) berbentuk kertas, selesai. Karena situasi alam. Jadi kepala sekolah perlu menyiapkan langkah-langkah alternatif," jelasnya.
Penggunaan sistem manual itu diperlukan saat kondisi yang tidak memungkinkan. Ujian dengan manual harus dilakukan dan tidak memaksakan situasi, yang bisa berakibat pada kualitas ujian.
Meski dengan ujian manual seperti sebelumnya, Linus tetap mengingatkan agar aspek kerahasiaan dan kualitas soal dari sebuah ujian harus tetap dikedepankan. "Sekolah perlu memiliki alternatif lain," sebut dia.
Sisi lain Linus mengaku mendukung udanya ujian berbasis android. Namun, situasi yang tidak memungkinkan hendaknya perlu diperhatikan dengan saksama. Menurut dia, upaya pencegahan sejumlah masalah ini memang sudah dikoordinasikan dengan dewan guru.
Linus berharap semua komponen terkait perlu melihat masalah ini sebagai persoalan bersama. Perlu ada pencegahan bersama agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Hal itu juga agar mendorong koordinator pengawas untuk bisa lebih aktif mengkondisikan masalah tersebut.
"Mitigasi di sektor ujian akhir sekolah. Sehingga ketika kejadian seperti ini pihak terkait sudah mengantisipasinya," ujarnya.
Ia berkata masalah ini akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan ke depan. Contoh, kata dia, PLN menyiapkan sistem kelistrikan agar ujian berbasis android tidak mengalami kendala. Ujian sekolah di NTT diketahui berlangsung dari tanggal 11-15 April 2023 di 977 sekolah, yang terdiri dari 602 SMA, 329 SMK, dan 46 SLB. (rob/fan)
DPRD Sedih dan Kecewa
ANGGOTA DPRD Manggarai Timur, Lucius Modo mengaku sedih dan kecewa atas apa yang dialmi siswa peserta didik SMA Katolik St Arnoldus Mukun, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, karena harus mencari jaringan/sinyal internet guna mengikuti ujian akhir sekolah (UAS).
Lucius kecewa dengan pihak Telkomsel dan juga PLN karena terjadi sinyal buruk dan listrik padam disaat para pelajar sedang mengikuti ujian yang membutuhkan listrik dan sinyal.
"Pertama, tentu saya merasa sedih. Kasihan melihat adik-adik saya yang terpaksa ikut ujian di pinggir jalan. Kedua, kecewa dengan teman-teman di telkomsel dan PLN. Mengapa ini bisa terjadi di saat para pelajar sedang melakukan kegiatan penting yang membutuhkan listrik dan jaringan internet. Mestinya mereka memberitahu masyarakat apa sebabnya listrik padam dan jaringan internet hilang, sehingga masyarakat umumnya dan pelajar khususnya bisa mengantisipasi hal ini dari jauh-jauh hari," ujar Lucius, Jumat (14/4).

Lucius berharap ke depan pihak dinas P dan K provinsi dan kabupaten, bisa memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Harus ada antisipasi, koordinasi dengan PLN dan Telkomsel agar dipastikan saat ujian, listrik dan signal tidak terganggu.
Lucius berharap siswa SMAK St Arnoldus Mukun tetap semangat. "Adik-adik tetap semangat berjuang untuk masa depan yang lebih hebat," tutupnya.
Anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat, menilai kejadian yang dialami ssiwa di SMAK St Arnoldus Mukun ini juga oleh siswa di lembaga pendidikan lainya. Hal ini memberi indikasi kepada pemerintah bahwa tugas pemerintah harus segera menemukan solusi.
Lembaga pendidikan yang mengalami kesulitan jaringan listrik dan jaringan internet harus lapor ke pemerintah atau instansi terkait. Agar pada saat rapat rapat dengan mitra di Provinsi/Kabupaten maupun Pusat hal ini bisa dicari jalan keluarnya.

"Jangan biarkan lembaga pendidikan tersebut merana atau mengalami kesulitan dari waktu ke waktu. Kami di DPRD butuh data-data akurat dari mitra, dengan demikian dipembahasan tentu kuncinya di politik anggaran bila laporannya akurat," ujar Rumat.
Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus, SPd mengingatkan, awal dilantik sebagai pemimpin Indonesia, Jokowi-Ma'ruf mencanangkan apa yang disebut merdeka sinyal, salah satunya tentu dalam rangka digitalisasi layanan pendidikan. "Merdeka signal tentu sekaligus merdeka listrik. Kita sayangkan jika merdeka sinyal di Manggarai Timur tidak bisa terpenuhi," katanya.
Masalah susah signal ataupun listrik yang sering padam sudah menjadi hal yang sering terjadi di Wilayah NTT. Sehingga, patut diperhatikan dan diprioritaskan oleh Pemerintah dan mesti terjadi pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca juga: OMK Paroki Buraen Kabupaten Kupang Refreshing Akhir Pekan dengan Memancing
Sebab, jika signal kurang baik maka akan menimbulkan masalah lainnya pula. "Kita lihat masalah signal ini akan menimbulkan masalah lainnya juga. Salah satunya siswa/i yang mengalami kesulitan saat melaksanakan Ujian. Akhirnya, ujian akan menjadi proses yang tidak menggembirakan bagi anak-anak peserta ujian," ungkapnya.
Setiap pihak yang berkepentingan perlu saling berkoordinasi menyelesaikan peraoalan tersebut, sehingga ada solusi. "Pemerintah Kabupaten perlu menyelesaikan persoalan ini, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar bisa menemukan solusinya secara bersama-sama," sarannya.
Tak ada cara lain, selain segera membangun jaringan internet di wilayah tersebut untuk peningkatan digitalisasi layanan pendidikan, antara lain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan ujian sekolah.
"Siapa yang berwewenang membangun jaringan internet dan layanan listrik, kita harus bangun agar tak terulang kejadian yang sama tahun depan," tegasnya.
Tolong Lebih Konsen
KEJADIAN semacam itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita sudah pernah alami hal tersulit diawal masa pandemi, pembatasan ruang gerak untuk berkumpul mengharuskan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar dilakukan by daring. Ya, kala itu kita menyaksikan banyak lelucon seperti ini dahulu karena ketiadaan listrik dan jaringan internet, terbatasnya fasilitas android/ komputer, ketiadaan platform dan permodelan, hingga kendala ketidakmampuan penggunaan sistem informasi pembelajaran berbasis online.
Baca juga: Jaringan Internet Susah, Siswa SD Masehi Pegarewa Sumba Barat Kesulitan Ikut ANBK
Selepas Covid, kiranya kita sudah mendapatkan pengalaman dan memiliki pola penyelenggaraan program/ kegiatan yang diskenariokan mengantisipasi berbagai kejadian dan kebutuhan penyelenggaraaan pendidikan. Sebenarnya Manggarai Timur itu termasuk cukup progresif dalam urusan pendidikan, rasio perbandingan unit sekolah antar tingkatan cukup proporsional, perbandingan rasio guru : murid juga persentasenya masih wajar, keterjangkauan akses dari/ dan ke sekolah juga relatif masih cukup tapi kenapa hal yang pernah terjadi tidak diantisipasi?
Saya memantau itu terjadi di salah satu SMA swasta di wilayah Mukun, memang topografi Manggarai Timur itu cukup menantang karena cenderung berbukit sehingga sulit menjangkau jaringan telekomunikasi meskipun ketersediaan tower BTS sudah dioptimalkan. Sejauh ini akses jaringan internet cukup baik tapi kemungkinan mengalami kendala saat intensitas kebutuha relatif tinggi pada saat bersamaan.

Jika demikian berarti kemampuan antisipasi untuk pelaksanaan sebuah kegiatan yang tidak mempertimbangkan aspek risiko, kemungkinan penyelenggara ujian tidak memiliki scenario mitigasi dalam merencanaka program.
Ya, ini kebetulan terjadi pada SMA tapi kemungkinan akan terjadi juga bagi SMP dan SD kedepannya. Pemprop NTT sepertinya masih sibuk mengkonsentrasikan kebijakan 5.30 di Kota Kupang sampai lupa kalau urusan NTT tidak hanya di Kota Kupang, kewenangannya harus menjangkau hingga ke wilayah terpencil di NTT.
Harusnya 2 bulan lalu saat Pemprov NTT sedang hebohnya kebijakan 5:30, sudah harus ada rakor persiapan ujian nasional sehingga berbagai kendala teknis seperti ini bisa diantisipasi.
Bagaimana mungkin bisa siapkan jaringan transportasi yang aman dan nyaman bagi perserta didik untuk menjangkau pendidikan sejak pukul 5.30 jika urusan jaringan internet yang menjadi kebutuhan primer sekarang saja tidak bisa dicukupkan.
Kan kita sudah tahu, bakalan ujian menggungakan jaringan internet berarti anggaran untuk pelaksanaan ujian sudah harus dipersiapkan hingga mengantisipasi kejadian terburuk.
Sebutlah jika jaringan sudah bagus disana tapi mengalami down saat pelaksanaan ujian, berarti semua kondisi itu sudah dapat diperkirakan pada fase persiapan. Kita memaklumi kondisi geografis dan topografis kita menjadi kendala dalam pengembangan jaringan telekomunikasi, terlebih pola sebar permukiman juga tidak terkonsentrasi.
Tentunya hal ini menjadi pertimbangan penyedia jasa komunikasi tapi sejauh ini relatif keterjangkauan sudah mencapai 93 persen wilayah NTT jadi tidak ada masalah sebenarnya.
Kita tidak belajar dan mengambil hikmah dari pengalaman selama covid, bahwa dengan demikian kedepan akan lebih mengoptimalkan ketersediaan sistem informasi. Pemerintah Daerah beserta segenap panitia penyelenggara diberbagai tingkatan, Dinas maupun Sekolah; tidak melakukan perencanaan dengan baik dalam menghadapi ujian nasional.

Harusnya kondisi demikian emergensi, terkait momentum yang menentukan masa depan generasi maka harus ada antisipasi dan/bahkan harus ada mitigasi programnya dalam bentuk anggaran khusus yang disediakan untuk menjamin proses, baik ketersediaan jaringan elektrifikasi, internet hingga para guru/pengawas selama proses ujian. Butuh perencanaan dan koordinasi dengan pelibatan berbagai pihak dalam menjamin kualitas pendidkan di NTT.
Tolong lebih konsen ke beberapa urusan yang mendesak kedepan, urusan 5.30 kiranya belum urgen untuk dikembangkan, perbaiki dulu berbagai kendala penyelenggaraan pendidikan yang substansi selama ini, termasuk urusan prasarana penunjang pendidikan.
Perizinan untuk pendirian BTS oleh pihak Propeder harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat, pengalamannya beberapa izin mengalami kendala karena persoalan lokasi dan mekanismenya.
Kondisi geografis dan pola sebaran permukiman menyulitkan propeder mampu mengakses semua wilayah permukiman dan fasilitas public sehingga tanggung jawab kita adalah mendukung pihak penyedia jasa dalam proses pembangunan dan perawatannya.
Semoga beberapa sesi ujian berikutnya sudah diantisipasi pemerintah daerah dan segenap pihak untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Jika urusan kebijakan 5.30 itu masih jauh dampaknya, kini konsentrasi dulu untuk urusan yang lebih substansial didepan mata. (rob/cr20/fan)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.