Balai POM Kupang Gelar Advokasi Program Prioritas Nasional, Sasar Dua Desa di Lembata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Balai POM Kupang melakukan sosialisasi di Lembata terkait kegiatan advokasi terpadu Program Prioritas Nasional (PPN), Desa Pangan Aman Berbasis Komunitas, Jumat, 24 Maret 2023.

Program ini menyasar dua desa yakni Desa Pada di Kecamatan Nubatukan dan Desa Pasir Putih di Kecamatan Nagawutung. 

Kedua desa ini menjadi pilot project (proyek percontohan) dari BPOM dalam mengadvokasi masyarakat di pedesaan terutama menyasar pasar desa pangan aman, sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. 

Baca juga: Antisipasi Penggunaan Nitrogen Cair BPOM Kupang Lakukan Pemantauan 

Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa menyadari bahwa selama ini memang belum ada informasi ataupun berita satu pun terkait persoalan makanan di Lembata. Karena itu dia mengingatkan kepada semua pihak agar tidak terlena dalam menyikapi keadaan ini. "Jangan sampai kita terlena, terjadi baru kita kaget," katanya.

Ia meminta semua perangkat daerah terkait agar menjadikan hal ini perhatian bersama, sehingga hal-hal yang menjadi perhatian publik bisa dideteksi sejak dini. Oleh karena itu, Marsianus meminta dari pertemuan ini ada temuan-temuan yang diperoleh oleh BPOM, dapat diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata. 

Baca juga: BPOM Kupang Sebut Produk Lokal Bisa Jadi Hasil Unggulan

"Hitung saja Tol Laut, pelabuhan kita menjadi yang terakhir. Entah itu dari Surabaya ataupun dari daerah lainnya, pelabuhan kita menjadi yang terakhir. Kesulitan-kesulitan ini bisa berdampak pada makanan yang dibawa dari luar sampai ke Lembata sudah kadaluarsa," urainya. 

Kepala BPOM Kupang, Tamran Ismail melalui zoom meeting menyampaikan bahwa kegiatan advokasi di Lembata itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan komitmen bersama untuk pelaksanaan kegiatan nasional yang dikawal oleh BPOM terkait dengan tiga aspek.

Aspek pertama, terkait dengan gerakan masyarakat sehat, sandang pangan aman berbasis pemberdayaan komunitas, baik komunitas desa melalui gerakan keamanan pangan desa, maupun komunitas sekolah. Kedua, terkait pasar aman berbasis komunitas. Ketiga adalah pangan jajanan anak sekolah.

Ketiga aspek ini menjadi fokus kerja BPOM yang dimaksudkan untuk meningkatkan powerless dari pemerintah baik Pemerintah Pusat melalui Balai POM maupun Pemerintah Daerah terhadap produk pangan yang tersebar di pasaran, sehingga memudahkan kerja-kerja pemerintah, terutama di bidang pengawasan.

Ia berharap advokasi ini terus berlanjut sampai ke tingkat desa, sehingga program pengawalan maupun kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan bahaya yang disebabkan oleh pangan, tidak terjadi.

"Jadi salah satu manfaat dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang diakibatkan oleh pangan. Dan juga untuk memberdayakan komunitas, sehingga komunitas menjadi paham, mengerti dan pada akhirnya bisa melakukan pengawasan khususnya pangan di wilayahnya masing-masing," ujar Tamran.

Baca juga: Ini Penjelasan BPOM Kupang Terkait  Paracetamol Sirup untuk Anak

Saat ini menurutnya, BPOM secara nasional memberlakukan pengawasan intervensi di tiga Kabupaten di NTT yakni Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Ngada. 

Ketiga Kabupaten ini masing-masing mendapat jatah dua desa yang menjadi pilot project yang mendapat intervensi.