DPRD NTT Sebut Masalah PMI Sering Terjadi, Diduga Libatkan Oknum 

"Mereka harus betul-betul bisa melakukan semacam pengawasan yang ketat. Sehingga yang berangkat ke luar negeri itu mereka yang memiliki ijin (resmi)," kata dia. 

Jika PMI berangkat dengan tidak menggunakan ijin resmi, baginya persoalan ini akan terus terjadi. Sebetulnya, kerja sama dari semua stakeholder harus ada dalam mengurai masalah demikian. 

Kasmirus menegaskan, pengendalian dari keberangkatan tenaga kerja tanpa prosedur resmi, harus dilakukan dari hulu hingga hilir. 

Baca juga: Aktivis Buruh Migran Flotim Gagalkan Pengiriman 22 PMI Non Prosedural ke Kalimantan

Bila semua pihak masih belum maksimal maka pemerintah tiap tahun akan selalu berurusan dengan memulangkan PMI ke daerah asal karena dideportasi dari negara lain. 

"Jadi semua pihak yang terlibat dalam urusan tenaga kerja itu mesti kerja sama yang baik dari hulu ke hilir," kata dia. 

Satu sisi, Kasmirus juga meminta pemerintah  ditingkat desa juga harus bisa melakukan pencegahan tegas, bahkan mencurigai orang asing yang datang ke desa atau kelurahan. 

Ia berujar, penegakan hukum bagi perekrut juga perlu dilakukan. Dari sini, akan ada efek jerah bagi pelaku perekrut yang kemudian membuat masalah terhadap para pekerja di NTT. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM  lainnya di GOOGLE NEWS