Komisi IV DPRD NTT Tinjau Lokasi Longsor di Kolonakaf Timor Tengah Selatan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Dinas PUPR NTTyang diwakili kabid PU Binamarga bersama Komisi IV DPRD NTT ditemani Komisi III DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang membidangi Infrastruktur meninjau lokasi longsor di ruas jalan Jalur Kolonakaf, Desa Napi, Kecamatan Kie.

Tanah longsor yang semakin parah di ruas jalan Jalur Kolonakaf, Desa Napi, Kecamatan Kie, Kabupaten TTS mengakibatkan arus transportasi lumpuh total.

Menyikapi kondisi yang ada Dinas PUPR NTT meninjau secara langsung lokasi tersebut, Kamis, 2 Februari 2023.

Baca juga: Longsor di Jalur Kolonakaf Timor Tengah Selatan, Akses Transportasi Lumpuh Total

Tampak Dinas PUPR provinsi diwakili kabid PU Binamarga bersama Komisi IV DPRD Provinsi NTT ditemani Komisi III DPRD kabupaten TTS yang membidangi Infrastruktur meninjau lokasi longsor tersebut.

Dinas PUPR provinsi diwakili kabid PU Binamarga provinsi NTT Adi Mboeik. Sementara Rombongan komisi IV DPRD NTT dipimpin langsung oleh ketua komisi IV, Angela Merci Piwung, bersama wakil ketua Komisi IV, Vinsen Pata dan anggota komisi Nelson Matara, Domi Dama, pendeta Yunus Nausunis, Alex Foenai, Refafi Gah.

Ikut juga dalam rombongan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten TTS, Dr.Marten Tualaka, SH,M.Si bersama anggota komisi III Yupik Boimau, Viktor Soinbala, Mateos Lakapu beserta pegawai Dinas PUPR kabupaten TTS.

Kabid PU Binamarga Provinsi NTT, Adi Mboeik di lokasi bencana mengatakan, pihak Pemprov berupaya secepatnya agar dibuatkan jalan alternatif.

"Jalan ini tidak mungkin digunakan sekarang, oleh karena itu kami dari Pemprov akan secepatnya membuka jalan alternatif agar transportasinya tidak terputus seperti ini," katanya.

Baca juga: Babinsa Kodim 1621 Timor Tengah Selatan Pelopor Kebersihan Lingkungan Desa Fatutnana

Dia menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda TTS untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat agar memberikan lahan terkait pengerjaan jalan alternatif.

"Kami akan berkoordinasi dengan pemda TTS agar segera menyelesaikan masalah sosial dengan pemilik lahan sehingga pekerjaan jalan alternatif segera dikerjakan," ucapnya.

Pengerjaan yang dimaksud dikatakan Adi perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca.

Sementara itu, Ketua komisi IV DPRD Provinsi NTT Merci Piwung mengatakan bahwa kedatangan pihaknya untuk melihat secara langsung kondisi longsor yang ada juga untuk mencarikan solusi.

"Setelah kami melihat langsung kondisi longsor yang ada, kami berkoordinasi dengan kabid PU Binamaraga untuk membuat jalan alternatif atau pekerjaan jangka pendek. Jawabannya bisa dikerjakan secepatnya. Namun kendala yang kami hadapi adalah proses pembebasan lahan masyarakat. Oleh karena itu harapan kami dari komisi IV kalau bisa ada kerjasama yang baik antara Pemda TTS dan masyarakat sekitar lokasi bencara agar bisa ada pembebasan lahan," urainya.

Jika masyarakat tidak mau membebaskan lahannya ungkap Merci, maka otomatis jalan ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang dekat.

Untuk hal ini dirinya berharap ada kerja sama dengan masyarakat.

Baca juga: Jaksa Jaga Desa Minimalisir Penyalahgunaan Dana Desa di Timor Tengah Selatan

Dia mengatakan, setelah kembali dari lokasi tanah longsor di Kolonakaf, desa Napi pihaknya segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra untuk mencari tahu tentang pembiayaan pekerjaan jangka pendek (jalan alternatif).

"Untuk pekerjaan jangka panjang membutuhkan anggaran yang besar, sehingga kami akan berkoordinasi dengan pemprov bersama komisi III DPRD TTS untuk menghadap ke kementrian PUPR," jelasnya.

Selanjutnya, ketua Komisi III DPRD TTS, Marthen Tualaka menyampaikan, pada momen ini hadir lengkap antara lain: komisi IV DPRD Provinsi dan komisi III DPRD TTS yang membidangi Infrastruktur, dinas PUPR provinsi, dinas PUPR Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, tokoh adat dan pemilik lahan pada lokasi bencana longsor.

"Berdasarkan pertemuan ini ada dua hal yang harus dilakukan yaitu penanganan jangka pendek dan penanganan jangka panjang," imbuhnya.

"Jangka pendeknya adalah bagaimana kita membuka akses jalan alternatif agar akses tansportasi tidak terputus. Untuk itu, kita membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bersama pemilik lahan tentang masalah sosial dan pembebasan lahan," urainya.

Marthen menegaskan pihaknya besama Pemda TTS akan membantu Pemprov untuk membuka jalan alternatif.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Napi, Yutum Nombala mengatakan pemerintah desa sudah berkoordinasi dengan tokoh adat untuk melakukan pertemuan dengan para pemilik lahan agar melakukan kesepakatan bersama terkait pembebasan lahan.

"Pertemuan ini akan dilakukan secepatnya," katanya.

Viktor Soinbala salah satu tokoh adat dan pemilik lahan dengan spontan mengatakan lahannya siap dibebaskan untuk pembukaan jalan alternatif.

Dia menyebut penyerahan lahan tersebut agar untuk membuka jalan alternatif sehingga transportasi tidak terputus. 

Dia menyampaikan, penanganan yang lambat akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Saya minta agar jangan ada pihak yang menolak untuk melakukan pembebasan lahan," ungkapnya.

Turut hadir di lokasi tanah longsor, camat Kie, kepala desa Napi serta tokoh adat dan pemilik lahan di desa Napi. (Din)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS