Johnny Plate Meradang Soal Reshuffle Kabinet: Sekarang Banyak Politisi Merasa Jadi Presiden

“Ketika kita masuk pertanyaan reshuffle menteri 59.7 menyatakan setuju. Ini menurut saya menjadi catatan saat Jokowi ingin berbicara legacy, kepuasan publik yang baik."

Baca juga: Pengamat: Wacana Evaluasi Dua Menteri Nasdem Murni Alasan Politik, Efek Deklarasi Anies Capres

"Tentu saja tidak serta merta terkait performa dirinya tetapi image juga bagaimana publik melihat kinerja kabinet. Terlebih kita segera memasuki tahun politik 2023,” tutupnya.

Adapun Survei Nasional Charta Politika terbaru ini dilakukan pada tanggal 4 sampai 12 November 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Jokowi: Tunggu Saja

Presiden Jokowi belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle.

Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.

Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sama.

Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ditunggu saja,” katanya.

Senada, Wapres Juga Minta Menunggu Soal Reshuffle Kabinet Jokowi

Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa 27 Desember 2022.

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.

Wacana Reshuffle Kabinet, Elite NasDem Sindir PDIP soal Menteri Ditangkap KPK

Baca juga: Effendi Choirie Angkat Bicara: Nasdem Siap Terima Apapun Keputusan Jokowi Soal Rombak Kabinet

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyindir PDIP soal menteri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri dari Partai NasDem dievaluasi di tengah isu reshuffle.

Irma pun lantas menantang menteri dari PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini.

"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma dalam keterangannya, Jumat 30 Desember 2022.

Ia juga menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi.

"Yang kedua nggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi," ujar Irma.

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak mendesak untuk melancarkan import beras karena cadangan beras nasional kurang.

Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

"Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh," ungkap Irma.

Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," imbuhnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dievaluasi.

Hal ini merupakan respon Djarot ihwal sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Baca juga: Muhammad Kholid Sindir Partai NasDem: Kalau Pilih Andika Perkasa jadi Cawapres, Ya Kami Hormati

Dengan adanya kocok ulang ini, Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya.

Apalagi mengingat beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras.

Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada awak media ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 23 Desember 2022.

Atas hal tersebut, bertepatan dengan sinyal Jokowi terkait kocok ulang Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai NasDem.

Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya.

Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi kembali melempar kode untuk melakukan reshuffle kabinet di sisa masa jabatan pemerintahannya.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat 23 Desember 2022, saat ditanya ihwal kocok ulang menteri.

PDIP Minta MenLHK dan Mentan Dievaluasi di Tengah Wacana Reshuffle, NasDem: Hak Jokowi, Bukan Partai

Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Hal itu merespons pernyataan PDIP agar dua menteri dari NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi di tengah wacana reshuffle.

Hermawi menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, bukan partai politik (Parpol) tertentu.

"Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya enggak mau komen soal partai," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat 23 Desember 2022.

Baca juga: Jokowi Berkemungkinan Rombak Kabinet, Johnny Plate Itu Prerogatif Presiden NasDem Dukung Hingga 2024

Hermawi menuturkan NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kita yakin presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, enggak ngurusin menteri dari partai lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya menghormati apapun keputusan Jokowi termasuk reshuffle.

"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," ungkap Hermawi. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS