Berita Ngada Hari Ini

F-PAN DPRD Ngada Beri Catatan Kritis Terhadap LKPJ Bupati Ngada Tahun Anggaran 2021

Catatan yang disampaikan tersebut merupakan catatan kritis yang konstruktif untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Ngada

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada Yohanes Donbosko Ponong 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, BAJAWA- Fraksi Partai Amanat Nasional  (F-PAN) DPRD Ngada memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngada tahun anggaran 2021.

Catatan yang disampaikan tersebut merupakan catatan kritis yang konstruktif untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Ngada.

Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada Yohanes Donbosko Ponong kepada awak media ini usai penutupan sidang LKPJ Bupati Ngada tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan, Selasa 24 Mei 2022 di ruang paripurna DPRD Ngada menegaskan beberapa hal.

Baca juga: TPDI NTT Dorong Polres Ngada Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Proyek Ruas Jalan Maronggela-Nampe

Dikatakan Yohanes, pemerintah dan  DPRD pada penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Ngada tahun 2021 telah bersepakat untuk melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui tujuh prioritas yang telah termuat dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Pertama, pengembangan destinasi dan nilai tambah pariwisata unggulan daerah, Kedua, peningkatan nilai tambah sektor pertanian, Ketiga, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, Keempat, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Kelima, percepatan pemenuhan aksesibilitas kebutuhan dasar air dan listrik serta penataab kawasan perkotaan, dan Keenam, pembangunan selaras lingkungan dan mitigasi bencana, serta terakhir pemantapan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Baca juga: Gelar Musrembangkab, Bupati Ngada: Meski Pandemi Kita Harus Tetap Bangkit Bangun Daerah

Dijelaskannya, Fraksi PAN berpandangan bahwa pembahasan LKPJ Bupati Ngada tahun anggaran 2021 tetap berpijak pada beberapa dokumen yaitu RPJMD 2021-2026, APBD 2021, dan RKPD 2021 untuk selanjutnya dikaji berdasarkan aspek kinerja, evaluasi, dan perhitungan pendapatan asli daerah.

Meski begitu, anggota DPRD Ngada Dapil Riung dan Riung Barat ini memberikan berberapa catatan kritis konstruktif terhadap LKPJ Bupati Ngada tahun anggaran 2021 yakni Pertama, berhubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Dijelaskannya, pada tahun anggaran 2021 pemerintah hanya mampu menerima PAD sebesar Rp 32.652.996.827,25 atau hanya mencapai 57,05 persen dari target sebesar Rp 57.233.360.000.

Baca juga: Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada: PLN Untuk Perluasan Jaringan Listrik di Riung Barat

Karena tidak mencapai target, fraksi meminta kepada pemerintah agar  perlu secermat mungkin dalam menetapkan PAD termasuk mengidentifikasi regulasi zufhyang berkaitan dengan sumber penerimaan daerah.

Kedua, terhadap urusan pelayanan publik agar  pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan melalui program Bosdik dan Bokda serta pembayarannya harus tepat waktu.

"Fraksi juga merekomendasikan kepada pemerintah agar perlu memperhatikan 27 persen masyarakat Ngada yang belum masuk menjadi peserta BPJS agar mendapatkan bantuan kesehatan melalui APBD," ungkapnya.

Selanjutnya Yohanes juga meminta kepada pemerintah dalam kaitannya dengan urusan pertanahan agar perlu memperhatikan permasalahan tanah di SDK Nunupada Desa Waebela Kecamatan Inerie, penertiban tanah negara milik Rutan Bajawa di Kurubhoko Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze, mediasi persoalan tanah di Turatoro Desa Waepana, Kecamatan Soa, dan penyelesaian tanah di Kompleks Kantor Camat Bajawa.

Baca juga: Soal Rencana Pinjaman Daerah Rp 125 Miliar, Begini Sorotan Fraksi PAN DPRD Ngada

"Saya minta kepada pemerintah agar butuh langkah cepat dan solutif seperti tanah di sekitar kompleks kantor camat Bajawa sebaiknya ganti rugi saja kepada pemilik tanah, sehingga memastikan kenyamanan dalam pelayanan publik kepada masyarakat"  Kata Bosko Ponong yang juga wakil ketua komisi I DPRD Ngada ini.

Terhadap urusan pemberdayaan masyarakat desa, wakil ketua Bapemperda DPRD Ngada ini juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi secara politis dan regulatif berkaiatan dengan percepatan pendevenitifan 56 desa persiapan.

Selain itu pemerintah mesti kembali merevisi petunjuk teknis operasional penggunaan dana desa yang mewajibakan 20 persen untuk membiayai program dan kegiatan Tante Nela Paris.

Baca juga: Bupati Ngada Resmikan Pemanfaatan Taman Kartini, Berharap Bisa Tingkatkan PAD

"Kita mesti menghormati otoritas desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Desa juga memiliki kewenangan berdasarkan asal usul dan lokal berskala desa yang sudah termuat di dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes," tegasnya. (tom)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved