ARAKSI Usut Penyelewengan Keuangan dalam Program SLBM di Dinas PRKP Kabupaten TTS

Sementara itu, dari hasil investigasi ARAKSI, ditemukan adanya pengerjaan WC sehat yang belum tuntas bahkan tidak dikerjakan sama sekali.

Baca juga: Araksi Desak Polda NTT Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Irigasi Mesatbatan-TTU

Araksi juga menyimpulkan dugaan intervensi fasilitator yang melampaui kewenangannya sehingga mengebiri kewenangan dari kelompok swakelola masyarakat (KSM) .

“Seharusnya KSM memiliki kewenangan penuh mulai dari perencanaan, pembelanjaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Namun kewenangan ini diduga dikebiri oleh fasilitator. Fasilitator yang justru melakukan survei harga, belanja hingga sampai membuat pertanggungjawaban. Akibatnya ada pekerjaan yang tidak tuntas bahkan tidak dikerjakan,” ungkap Ketua Araksi, Alfred Baun.

Dari hasil investigasi ARAKSI setiap tahun (mulai 2019 hingga 2021) Kabupaten TTS mendapatkan gelontoran DAK untuk program SLBM mencapai Rp 10 Miliar lebih. Anggaran ini untuk program SLBM.

Dalam pelaksanaan program ini, dana ini selanjutnya dikelola oleh KSM yang dibentuk di setiap desa penerima manfaat.

Dalam pelaksananya, setiap desa didampingi fasilitator agar bekerja sesuai juknisnya. Setiap desa mendapatkan anggaran mencapai 300-an juta guna penyediaan WC sehat dan layak.

Baca juga: PDAM Soe Polisikan Masyarakat Bonleu, Araksi Siap Bela Masyarakat Kecil

Terkait program SLBM ini, ada beberapa data yang diminta pihak Araksi dari Sekertaris Dinas PRKP. Namun kepada Araksi, Rudi berjanji akan menyerahkan data yang diminta pada Rabu, 25 Mei mendatang.

Jika data yang diminta sudah diberikan Dinas PRKP Kabupaten TTS lanjut Alfred, pihaknya akan mencocokkan data tersebut dengan data Araksi untuk selanjutnya dibuatkan kesimpulan sebelum dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Kalau data sudah kita terima, akan dicocokkan dengan data kita, lalu buat kesimpulan akhir dan kita bawa ke APH,” pungkas Alfred. (*)