ARAKSI Usut Penyelewengan Keuangan dalam Program SLBM di Dinas PRKP Kabupaten TTS

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Aliansi rakyat anti korupsi (ARAKSI) menduga adanya penyelewengan keuangan dalam program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) tahun 2019-2021 di Dinas PRKP Kabupaten TTS.

Terkait dugaan tersebut, Araksi yang dipimpin langsung Alfred Baun mendatangi Kantor Dinas PRKP Kabupaten TTS disambut Rudi Malo, Sekertaris Dinas PRKP Kabupaten TTS untuk membicarakan dugaan korupsi dari program tersebut, Jumat 20 Mei 2022.

Dihadapan tim ARAKSI dan kalangan Media, Rudi menjelaskan beberapa poin penting terkait program tersebut.

"Kita menyebut program itu SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat). Program ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Dengan demikian kita berjalan sesuai juknis DAK," terang Rudi.

Dia menerangkan, sistem pengerjaan program ini adalah pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: ARAKSI Soroti Penanganan Kasus Korupsi di NTT

Dengan kata lain direncanakan, dilaksanakan dan dikelolah oleh masyarakat dengan adanya nilai swadaya. 

"Artinya pemerintah hanya membangun septiknya saja, lubang pengolahan limbah tinjanya, sedangkan bangunan atasnya (rumah wc) dikelolah oleh masyarakat. Untuk hal ini disesuaikan dengan pihak masyarakat. Apakah mereka ingin membangun yang permanen, semi permanen, atau pun darurat," jelas Rudi.

"Tujuan program ini supaya masyarakat memperolah sanitasi yang layak, karena kita masih rendah untuk aspek sanitasi secara nasional maupun provinsi," imbuhnya.

Rudi menerangkan, program ini dilaksanakan di desa. Tahun 2021 ada 7 desa yang dijangkau program ini. Di tahun 2022 ini ada 14 desa.

Masing-masing desa minimal 50 unit WC yang dibantu. Program ini dilaksanakan masyarakat dengan membentuk KSM (Kelompok Swakelola Masyarakat). 

Baca juga: Bertemu Bupati Malaka, Araksi NTT Beri Catatan Kritis Konstruktif 

Dirinya juga menyampaikan, sistem pencairan keuangannya bertahap sesuai juknis. Dananya dari pusat ke tingkat daerah lalu langsung ke masyarakat.

Dana ini tanpa melalui rekening dinas tetapi langsung ke rekening kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaannya mereka didampingi kelompok fasilitator yakni fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknik. 

Dia menambahkan, desa-desa ini diusulkan dari musrenbang dan juga dari usulan pemerintah desa ke pemerintah daerah. Namun di tahun 2021 dan 2022 pihaknya lebih fokus ke desa-desa dengan stunting dan kemiskinan ekstrim.

Terkait anggaran dan ukuran water closed (WC), dia menjelaskan, anggaran untuk masing-masing septik Rp 7 juta termasuk untuk sewa tukang. Sementara itu, ukuran septik 1x2 dan dalamnya 1 Meter.