Catatan Kritis Adrianus Garu Terkait Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo dan Peran Pemda Mabar

Dalam pembangunan pariwisata saat ini, apakah perlu ruang publik bagi masyarakat Labuan Bajo?. 

Menurut saya, pemerintah daerah harus menyediakan ruang publik, saya kira pemerintah daerah saat ini sejalan dengan gubernur NTT (Viktor B. Laiskodat), harus berpikir jangan hanya mau membangun Manggarai Barat, tapi tidak memikirkan ruang publik bagi masyarakat 

Sementara sebagian besar pantai di sini sudah dikapling-kapling oleh investor, nah di mana ruang publik untuk masyarakat). Ini pesan moral saya kepada bupati dan gubernur NTT bahwa Pantai Pede harus dikembalikan ke publik.

Nanti tidak boleh dari pesisir sepanjang Hotel La Prima hingga Hotel Bintang Flores. Jadi, nantinya kawasan itu menjadi 'Kuta' Labuan Bajo. 

Ok, sekarang ada yang klaim itu milik pemerintah provinsi dan ada publik punya, ayo kita hitung dan dibayar saja, caranya kita kerja sama dengan para pengusaha yang telah mengkapling atau melakukan privatisasi area pesisir di Labuan Bajo ini. Ini merupakan 'PR' besar bagi pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi NTT. 

Bagaimana pendapat anda terkait UMKM sebagai usaha masyarakat untuk ambil bagian dalam industri pariwisata di Labuan Bajo?. 

Pemerintah harus mendukung industri, ini juga ada masalah, saat ini gencar digitalisasi UMKM, apakah pemerintah sudah melihat dari hulu hingga hilir atau belum, harusnya tetapkan dulu kawasan industri, buat dulu industrinya baru kita digitalisasi, sebagai penunjang. 

Selain itu, buat UMKM dalam bentuk kelompok dan bisa dibina oleh BUMDes, tapi pemerintah sebagai leading sektor harus menyiapkan program, bahwa dalam rangka mendorong sektor pariwisata, industrinya harus didorong, terlepas seperti saat ini, tapi pemerintah bukan penampung produk UMKM seperti saat ini yang dilakukan BUMD (Perumda Bidadari), tapi mampu membuat atau menciptakan produk lokal seperti sopi, kenapa Bali bisa (punya produk sopi lokal dengan nama brand Arak Bali).

Diminta juga pemerintah daerah kerja sama dengan bea Cukai di sini, kita sama-sama yang penting bea cukai dan standar kesehatan masuk, kenapa Arak Bali bisa sangat dikenal. Nah ini juga bisa menjadi pendapatan asli daerah. 

Lebih lanjut, peran Perumda Bidadari menurut saya sangat strategis, pemerintah lakukan penyertaan modal dengan catatan bina para pelaku UMKM dan perumda sebagai induk, bahkan kalau saya bilang mau ekstrim, perlu ada BUMD Mart atau supermarket BUMD, daripada pakai dari luar kita kerja sama dengan pabrik besar seperti Unilever, kan bisa. 

Bagaimana pemerintah daerah meningkatkan pendapatan dengan potensi dan pembangunan yang ada saat ini?. 

Menurut saya, tergantung kacamata pemerintah, pemerintah daerah harus berpikir sebagai interpreneur, paradigma harus diubah, yang kemarin hanya upah pungut, saat ini harus menciptakan, apalagi target pendapatan asli daerah (PAD) tinggi. 

Selain itu, saya melihat harus ada penataan, harus dibuat fasilitas dan tugas pemerintah daerah juga meminta puncak Waringin dan Batu Cermin yang telah dibangun oleh pemerintah pusat, mau sampai kapan (belum diserahkan ke pemerintah daerah), tidak bisa jadi ruang hampa aset tersebut, harus mulai berpikir. 

Pemerintah harus punya gagasan untuk imbangi pembangunan pemerintah pusat, harus aktif. Kita harus berbenah, katanya Kota Molas. Bagaimana Kota Molas itu. 

Sektor pertanian menjadi sektor produktif karena mayoritas masyarakat Manggarai Barat bekerja dalam sektor ini, bagaimana menurut anda sektor pertanian dukung pariwisata Labuan Bajo?. 

Baca juga: Datang ke Kupang, KASAD Jenderal Dudung Abdurachman Terima Gelar Raja Sonbai di Timor