Catatan Kritis Adrianus Garu Terkait Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo dan Peran Pemda Mabar

Di sektor pertanian, salah satu visi pemerintah daerah adakan sistem zonasi atau klasterisasi, nah di mana itu, mana daerah yang mendukung ( sektor pariwisata), saya lihat sayur masih dari daerah Bajawa, lalu yang lain masih dari luar. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama, dalam rangka pariwisata ini dapat dinikmati masyarakat lokal. 

Dalam pengembangan sektor pariwisata, SDM menjadi hal penting, bagaimana pengembangan SDM menurut anda? 

Menurut saya bukan hanya pelatihan yang nantinya mendapatkan sertifikat, namun orang-orang kita dikirimkan ke daerah industri yang maju, sehingga ada pengalaman yang berkompeten bukan hanya sertifikat. Nah, setelah mereka pulang, berikan ruang dengan memberikan bantuan. 

Kehebatan pemerintah punya kemampuan untuk membangun, tapi perlu dioptimalkan bangunan yang ada dengan aktivitas pengembangan kapasitas internal atau SDM. Balai Latihan Kerja (BLK) dibangun harus ada aktivitas. 

Kirimkan anak-anak kurang mampu atau yang putus sekolah, tapi dididik kemampuannya, kirimkan ke Jawa, Bali, Makassar atau daerah lainnya, lalu pemerintah membangun dengan membina dalam bentuk memberikan bantuan modal melalui dinas terkait atau koperasi. 

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari peranan pelaku pariwisata, dalam situasi pandemi Covid-19, para pelaku pariwisata sangat terdampak, bagaimana menurut anda terkait pengembangan pelaku pariwisata?. 

Situasi pandemi Covid-19 saat ini jika kita lihat mulai ada kelonggaran misalnya libur lebaran beberapa waktu lalu, hal ini menunjukkan situasi kita pulih jelang 3 tahun pandemi Covid-19. 

Terkait bagaimana langkah pemerintah untuk teman-teman pelaku pariwisata, pemerintah memang terkendala pandemi Covid-19, sehingga banyak terjadi pemangkasan anggaran, tapi pemerintah harus lebih serius bahwa tanpa pelaku pariwisata ekonomi tidak bergerak. 

Ini yang harus dipikirkan pemulihan mereka pada 3 tahun pandemi Covid-19, harusnya insentif diberikan, apakah insentif dalam bentuk bantuan atau keringanan lainnya. 

Banyak pelaku pariwisata yang sudah pulang kampung, karena tidak ada harapan, pariwisata ibaratnya mati suri. Nah, bagaimana cara memulai, pemerintah harus memberikan insentif dan dukungan pengembangan bukan hanya bagi pelaku UMKM yang tadi saya paparkan saja, tapi juga untuk pelaku pariwisata. 

Terakhir, persoalan lain yang membelit dalam sektor pariwisata adalah masalah sampah, bagaimana solusi anda terkait masalah sampah ini?. 

Menurut saya pemerintah tidak hanya cukup memiliki banyak kendaraan untuk angkut sampah (truk), tapi pemerintah harus adakan tong-tong sampah di depan rumah warga atau di gang-gang di Kota Labuan Bajo, sehingga kebersihan menjadi tanggungjawab semua pihak bukan hanya pemerintah daerah, hal ini dalam rangka pengembangan pariwisata. 

Harus dilakukan pendataan jumlah rumah, lalu disediakan tempat sampah, saya lihat banyak rumah, tapi tidak ada tempat sampah. 

Selain itu, harus secara konsisten melakukan pengangkutan sampah, mobil angkut jangan Senin-Kamis (angkut sampah), harus dibagi berapa kelurahan di kota ini lalu dibagi (untuk angkut ke TPI).

Pemerintah dahulu siapkan fasilitas, jangan hanya berpikir untuk pungut, apalagi iuran sampah di bayar tiap bulan, tapi tempat sampah tidak ada, di kita tiap gang minimal harus ada. 

Lalu, sampah di laut pun menjadi tanggung jawab bersama semua pihak termasuk pemilik kapal dan pelaku pariwisata.

Walaupun sampah menurut saya sulit bahkan tidak akan terselesaikan, Karena saat musim hujan dan kita daerah kemiringan, sampah terbawa ke laut.

Bagi saya, masalah ini tanggung jawab semua pelaku pariwisata baik dan di darat ini menjadi tanggung jawab kita. (*)