Catatan Kritis Adrianus Garu Terkait Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo dan Peran Pemda Mabar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi NTT telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). 

Dengan Label Pariwisata Super Premium, triliunan rupiah telah digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur dan semua lini dalam membangun pariwisata Labuan Bajo. 

Tokoh politik sekaligus Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Adrianus Garu memberikan catatan kritis terkait pembangunan pariwisata Labuan Bajo dan peran Pemerintah Daerah Manggarai Barat, simak ulasan petikan wawancara, Kamis 19 Mei 2022 di Labuan Bajo. 

Bagaimana anda melihat Labuan Bajo saat ini dengan sektor pariwisata yang sangat diperhatikan?. 

Baca juga: Ira Ua Harus Ditahan Demi Kepastian Hukum

Kita berima kasih atas seluruh perhatian dan atensi dari pemerintah pusat untuk membangun daerah ini, tentunya bukan tidak ada masyarakat lokal, tapi diberikan ruang yang diberikan lebih bagus, karena daerah ini menuju daerah internasional. 

Akan tetapi, pertama bagi saya kesiapan orang lokal itu tidak disiapkan, yang harus diingat, pemerintah adalah regulator dan fasilitator atas banyak kepentingan, baik itu kepentingan stakeholder lokal maupun orang-orang datang berinvestasi di sini. 

Kedua, bagaimana nanti manfaat, tentunya pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah pusat sangat besar manfaatnya, pertanyaannya, daerah saat ini ada di mana, daerah untuk tahun ini yang saya lihat pembangunan kota sudah mencapai persentase 70 persen hingga 80 persen untuk dalam kota, tapi masyarakat tidak mungkin menikmati pembangunan tanpa ekonomi. 

Bagaimana menguatkan komponen masyarakat yang anda sebut harus menikmati ekonomi dari pembangunan yang ada?. 

Nah bagaimana untuk menguatkan masyarakat, pemerintah harus relaksasi aturan, berikan ruang untuk seluruh pengusaha lokal izin gratis, bila perlu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis, untuk mendorong mereka jadi pengusaha yang bisa, bukan menyaingi pengusaha dari luar, kita tidak bisa (bersaing), tapi untuk bertahan hidup dalam rangka menikmati pariwisata internasional sesuai keinginan pemerintah pusat. 

Terkait kinerja birokrasi berkaitan erat dengan relaksasi aturan ini, artinya dengan mempermudah perizinan dan aturan lainnya dan pelayanan yang cepat serta optimal, one day service, belajar hal ini di daerah maju, kalau perusahaan cukup Akte, KTP dan NPWP, kalau perorangan, KTP dan NPWP selesai dan satu hari harus jadi, Presiden saja kan sampaikan pakai tulis tangan saja kan juga boleh, kok kita persulit?

Bagaimana dampaknya, kalau banyak usaha, maka dengan sendirinya pajak akan meningkat, perputaran uang makin besar rakyat akan nikmati. 

Lalu, pergeseran pembangunan yang ada di sini, pemerintah harus berada di belakang masyarakat untuk mendukung, jangan pemerintah diam, jadi harus, pola pikirnya pemerintah ada karena ada masyarakat. 

Bahwa tujuan pariwisata pertama untuk mensejahterakan masyarakat lokal, pertanyaan saya, di mana pemerintah, dengan label super premium, pembangunan sangat luar biasa di Labuan Bajo, tapi efeknya ke masyarakat seperti apa, jangan masyarakat diusir, harusnya pemerintah sebagai fasilitator bagaimana mengurus kepentingan masyarakat, jangan merugikan masyarakat. 

Kedua, dengan datangnya energi baru terbarukan, masyarakat jangan disisihkan dan pemerintah daerah harus mendapatkan insentif, bila perlu 5 persen sampai 10 persen seperti di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia.