Berita Nasional Hari Ini
Kepala IKN Segera Dipilih Menurut Kamu Siapa yang Lebih Dipercaya Presiden Jokowi, Ahok atau Ridwan?
Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan segera melantik Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Menurut kamu, siapa yang lebih dipercaya?
lihat foto
Tiga nama tersebut memang tidak berasal dari partai politik mana pun. Mereka juga bukan kader partai politik.
Tiga nama tersebut, yakni Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyana
Baca juga: PDIP Usul Kader Mumpuni Pimpin IKN Nusantara, PPP: Jangan Intervensi Jokowi
Jikalau semua kriteria yang pernah disampaikan Presiden Jokowi dikait-kaitkan satu sama yang lain, maka Ridwan Kamil punya peluang paling besar.
Sebab ia memenuhi tiga kriteria itu, yakni pernah memimpin daerah, punya latar belakang sebagai arsitek, dan bukan berasal dari partai.
Tapi, apakah PDIP sebagai partai penguasa menerima fakta tersebut? Sebab membangun IKN Nusantara bisa menjadi jualannya saat kampanye pemilu serentak di Tanah Air.
Berikut, profil para calon Kepala Badan Otorita IKN non partai politik:
1. Ridwan Kamil
Ridwan Kamil saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu merupakan Wali Kota Bandung.
Pengalaman Emil sebagai arsitekur profesional pun sudah tak diragukan lagi.
Ia pernah bekerja di berbagai belahan dunia, antara lain Amerika Serikat, Hongkong dan Singapura.
Emil menyabet gelar Master of Urban Design dari University of California, Berkeley, AS.
Dong-A University, Busan, Korea Selatan di tahun 2019 memberi gelar Doctor Honoris Causa untuk Bidang Inovasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Ridwan Kamil.
Sebelum maju di Pilkada, Emil mendirikan firma bersama teman-temannya yang diberi nama Urbane.
Lewat Urbane, Ridwan Kamil berhasil meraih kemenangan dari berbagai kompetisi.
Total lebih dari 400 penghargaan diraihnya dari berbagai multi dimensi pembangunan dan kehidupan.
Tak hanya tingkat nasional, tapi juga dari kancah internasional seperti China dan AS.
Baca juga: Minta ICMI Dukung IKN Nusantara, Jokowi: Bukan Sekadar Pindah Gedung
Emil berhasil menyabet BCI Asia Top Ten Architecture Business Award selama 3 tahun berturut-turut, dari 2018-2010.
Selain Museum Tsunami, Emil merancang sejumlah bangunan yang cukup ternama baik di dalam maupun luar negeri.
Bangunan rancangan Emil seperti Bakrie Tower, Gerbang Kemayoran, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, Ningbo Newtown Tiongkok, Cibubur Islamic Center, dan La Venue Pasar Minggu.
Pria kelahiran Bandung 4 Oktober 1971 itu juga merancang sederet masjid, di antaranya adalah Masjid Al Irsyad di Kota Baru Parahyangan dan Sumatera Barat Grand Mosque.
Nama bapak tiga anak ini mulai diperhitungkan sebagai tokoh nasional setelah berbagai gebrakannya saat memimpin Bandung.
Gaya Emil yang kekinian juga mampu menarik perhatian anak muda.
Selama memimpin Bandung dan Jabar, Emil memiliki segudang prestasi dan penghargaan.
Ia dinobatkan sebagai Wali Kota Terbaik 2017 dan Gubernur Terbaik karena sumbangsihnya yang besar bagi pembangunan Jawa Barat.
Nama Ridwan Kamil kini sudah mulai masuk bursa calon presiden maupun calon wakil presiden. Namanya kerap masuk 5 besar kandidat capres di berbagai survei.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro.
Seperti diketahui, Bambang Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri Keuangan di periode pertama Jokowi.
Ia kemudian dipindahkan posisinya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tahun 2016-2019.
Di periode kedua Jokowi, Bambang Brodjonegoro diamanatkan menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRN).
Baca juga: Ahok Disinggung Dalam Dialog Jokowi-Mega Soak Kepala IKN Nusantara , Sinyal Mantan Gubernur DKI Kuat
Namun, setelah Kementerian Riset dan Teknologi dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia memilih mundur dari Kabinet Jokowi.
Usai tak lagi berada di Kabinet Indonesia Maju, Bambang Brodjonegoro memilih balik ke dunia pendidikan.
Ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Indonesia.
Meski begitu, sepak terjang Bambang Brodjonegoro membuatnya dipilih untuk bergabung di banyak perusahaan sebagai komisaris, termasuk perusahaan milik negara.
Menteri BUMN Erick Thohir memilih Bambang untuk menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Bambang Brodjonegoro juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur.
Terbaru, Bambang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada Jumat 27 Agustus 2021. Indofood menjadi perusahaan keenam yang mengangkat Bambang Brodjonegoro sebagai komisaris.
Bambang sempat mengomentari mengenai namanya yang masuk sebagai kandidat CEO Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.
"Ya kalau terpilih kita lihatlah. Jangan berandai-andai dulu," ucap Bambang usai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa 3 Maret 2020, seperti dikutip dari Kontan.co.id.
3. Tumiyana
Tumiyana, calon pemimpin ibu kota baru diketahui memiliki bisnis beras dan sapi. Omsetnya pun capai triliunan rupiah.
Tumiyana merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika. Karier Tumiyana banyak dihabiskan di BUMN karya.
Sebelum berlabuh ke Wika, ia merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.
Baca juga: PDIP Lebih Memilih Ahok Pimpin IKN Nusantara, Hasto Kristiyanto Akui Risma Memenuhi Kualifikasi
Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018.
Selain itu, Tumiyana tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Tak hanya bekerja di perusahaan pelat merah, Tumiyana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Selain bisnis ternak sapi, ia juga memiliki bisnis di sektor komoditas seperti beras.
Sekilas soal Kepala Badan Otorita
Badan Otorita Nusantara tertuang dalam UU Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan dan harus sudah terbentuk paling lambat akhir 2022. Lembaga setingkat menteri ini nantinya bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara.
Bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja, Otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus ibu kota Nusantara.
Kepala Otorita ibu kota negara beserta wakilnya dipilih langsung oleh presiden. UU IKN mengamanatkan, Jokowi punya waktu dua bulan untuk memilih kepala Badan Otorita IKN sejak undang-undang tersebut ditetapkan.
Meski sejumlah nama kandidat Kepala Badan Otorita sudah bermunculan, tak menutup kemungkinan akan ada nama-nama calon pemimpin ibu kota baru lainnya.
"Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik. Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup," sebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, Jumat 21 Januari 2022.
Mengenai syarat pernah memimpin daerah dan punya latar arsitek, Wandy mengatakan hal tersebut merupakan kriteria ideal.
Baca juga: Mulai 2022 Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipangkas, Biayai Bangun Ibu Kota Negara
"Tentu yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya. Itu jadi poin plus," sebutnya.
Baca juga: IRONIS, Kalau Presiden Pilih Ahok Jadi Kepala IKN Nusantara, Kenapa Harus Gelisah? Ini Figur Terbaik
"Karena memang tantangan membangun dan memindahkan ibu kota negara itu kan relevan dengan itu," lanjut Wandy.
Meski begitu, keputusan terakhir mengenai siapa yang akan menjadi kepala Badan Otorita ibu kota Nusantara tetap kembali berada di tangan Jokowi.
Wandy pun mengatakan, partisipasi publik akan diperhitungkan dalam Jokowi menentukan calon pemimpin ibu kota baru.
"Saya kira semuanya kita sangat mengenal good governance itu penting. Tentu hal itu sudah dipikirkan, tetapi sekarang ini eranya partisipasi publik," terang kata dia.
Wandy menyatakan, masukan dari berbagai pihak termasuk yang berkembang di ruang publik akan dipertimbangkan.
"Pertimbangan Presiden bisa dari mana saja, termasuk dari apa yg berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada Presiden," tutup Wandy. (*)
