IKN Nusantara
PDIP Usul Kader Mumpuni Pimpin IKN Nusantara, PPP: Jangan Intervensi Jokowi
Poyek IKN Nusantara menjadi pertaruhan besar atas kepemimpinan Presiden Jokowi.
lihat foto
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrtasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengatakan hal itu menanggapi isu munculnya beberapa kader PDIP, termasuk nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon Kepala Otorita IKN.
Hasto menjelaskan bahwa ihwal beredarnya nama Ahok itu karena awak pers bertanya spesifik mengenai sikap PDIP jika Ahok menjadi calon kepala otorita. Sebab, Presiden Jokowi menyebut ingin menunjuk sosok dengan latar belakang arsitek dan pernah menjadi kepala daerah.
Baca juga: Minta ICMI Dukung IKN Nusantara, Jokowi: Bukan Sekadar Pindah Gedung
"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi. Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya," kata Hasto di sela-sela kegiatan Penanaman Pohon dan Penyebaran benih ikan di Danau Kampung Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Januari 2022.
Hasto menuturkan PDIP sebenarnya memiliki sejumlah kader yang mumpuni yang bisa dipertimbangkan sebagai Kepala Otorita IKN.
Selain Ahok ada Mensos yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
Hasto menyebut semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah.
Baca juga: Ali Ngabalin Sebut Tak Perlu Resah dan Gelisah Jika Ahok BTP Jadi Kepala IKN, Sindir Siapa?
Hasto mengatakan keberhasilan kader sebagai kepala daerah karena PDIP mengembangkan sekolah partai untuk anggota struktur partai, caleg, dan calon kepala daerah.
"Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," imbuhnya.
Yang terpenting bagi PDIP, IKN adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang Bung Karno, yakni menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai pusat pemerintahan Indonesia bahkan dunia.
Hasto mengatakan, Jokowi juga memandang pemindahan IKN adalah upaya mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat. Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, sehingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
Baca juga: PDIP Lebih Memilih Ahok Pimpin IKN Nusantara, Hasto Kristiyanto Akui Risma Memenuhi Kualifikasi
"Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia," kata Hasto.
Presiden Jokowi sebelumnnya menyampaikan ada dua kriteria pada calon Kepala Otorita di Nusantara, Ibu Kota Negara Baru.
Jokowi ingin Kepala Otorita IKN mempunyai latar belakang arsitek dan menjadi kepala daerah sebagai pilihan terdepan.
"Kalau saya penginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu 19 Januari 2022.
Baca juga: Anies Baswedan Hibur Warga DKI: Biar IKN Dipindahkan, Tapi Jakarta Tetap Jadi Kota Global Dunia
