Berita Nasional Hari Ini
Kepala IKN Segera Dipilih Menurut Kamu Siapa yang Lebih Dipercaya Presiden Jokowi, Ahok atau Ridwan?
Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan segera melantik Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Menurut kamu, siapa yang lebih dipercaya?
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan segera melantik Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hanya saja sampai saat ini belum diketahui secara pasti, siapakah sosok yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi.
Tapi selama ini sejumlah figur sudah disebut-sebut sebagai sosok yang pantas mengemban jabatan tersebut.
Ada Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, Ada mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, tri Rismaharini, Bambang Brodjonegara, juga Ridwan Kamil.
Selain itu, Ada Tumiyana, Danny Pomanto yang kini mengemban jabatan sebagai Wali Kota Makassar, juga Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Dari sejumlah nama yang beredar, semuanya layak untuk mengemban tugas tersebut.
Mereka punya pengalaman, punya kemampuan juga punya komitmen yang kuat untuk menerima tugas mahaberat tersebut.
Akan tetapi, ibarat banyak yang terpanggil tapi hanya satu yang dipilih, itu yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang.
Bahwa dalam waktu yang relatif singkat saat ini, Presiden Jokowi harus memilih satu dari beberapa nama yang telah disebutkan publik.
Baca juga: Dicalonkan Pimpin IKN Nusantara, Kekurangan Ahok dan Risma Malah Diungkit, Bukan Asli Kalimantan?
Belum diketahui siapa sosok yang akan dipilih untuk jabatan strategis dengan pekerjaan nan berat tersebut.
Tapi satu dua hal yang perlu diingatkan, adalah yang dibutuhkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini, adalah figur yang mampu bekerja untuk kepentingan Indonesia.
Figur yang punya komitmen sangat kuat untuk kemajuan negeri ini pada tahun-tahun yang akan datang.
Untuk itu, tak berlebihan bila publik Indonesia juga turut mendoakan agar Presiden Jokowi tak salah memilih saat ia menjatuhkan pilihan.
Apalagi sudah ada kriteria utama, yakni punya pengalaman memimpin daerah dan berlatarbelakang arsitek.
Bila dua kriteria ini dikedepankan, maka faktor arsitek sepertinya sebagai kriteria penunjang. Sementara pengalaman memimpin daerah adalah hal mendasar.
Pasalnya, jabatan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara selevel dengan menteri, sehingga harus berkoordinasi selalu dengan presiden.
Sementara faktor arsitek, telah terimplisit dalam desain IKN Nusantara yang akan dibangun nanti.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menyebut nama sosok calon pemimpin ibu kota baru "Nusantara", baik dari kalangan partai maupun non partai.
Presidan Jokowi mengungkapkan itu saat berada di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 Februari 2022.
Presiden mengungkapkan bahwa ia akan segera memilih Kepala Badan Otorita IKN Nusantara dalam waktu dekat.
Bila sudah dipilih, maka ia juga akan segera melantiknya, sehingga Kepala Badan Otorita IKN Nusantara tersebut segera memulai tugasnya.
"Secepatnya, secepatnya. Ya mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantik," tuturnya.
Baca juga: Adik Kandung Prabowo Subianto Disebut Main Proyek IKN Nusantara, Begini Katanya Saat Namanya Disebut
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga pernah mengungkapkan sejumlah nama yang ia pertimbangkan menjadi Kepala Badan Otorita IKN.
Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Berikutnya, mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.
Selain itu, mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro dan eks Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana.
"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Maret 2020.
Dan, pertengahan Januari 2021 lalu, Jokowi kembali menyampaikan kriteria tambahan calon pemimpin ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tersebut.
Syarat baru yang diungkapkan Presiden Jokowi, adalah calon Kepala Badan Otorita yang pernah memimpin daerah dan atau punya latar belakang sebagai arsitek.
"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," tutur Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 19 Januari 2022, seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Dari empat nama yang disebut Jokowi, hanya Ahok dan Azwar Anas yang memenuhi syarat tersebut. Itu pun baru satu kriteria, yakni pernah memimpin daerah.
Sedangkan yang punya latar belakang sebagai arsitek, syarat ini melekat pada beberapa nama yang belum disebutkan.
Meski nama-nama ini belum diucapkan Presiden Jokowi, namun publik telah mengetahuinya dari tapak karier para calon tersebut.
Baca juga: Ridwan Kamil Tiba-tiba Beri Saran ke Jokowi Soal Desain IKN Nusantara, Ada Apa?
Ada 4 nama kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.
Nama-nama itu, yakni Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang merupakan mantan wali kota Surabaya.
Berikutnya, Wali Kota Makassar-Sulawesi Selatan, Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Dari empat nama, ini, Ridwan Kamil mungkin lebih berpeluang. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga seorang arsitek.
Namun menilik geliat politiknya belakangan ini, Ridwan Kamil cenderung bergerak menuju Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan.
Bila aspek ini juga jadi sorotan, maka hal tersebut tentu akan menjadi domain tersendiri bagi Presiden Jokowi.
Syarat Partai dan Non Partai.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa figur yang bakal ditunjuk Presiden Jokowi untuk jabatan Kepala Badan Otorita IKN, adalah sosok non partai.
Sementara partai berkuasa, PDIP, misalnya, telah menyiapkan kader yang pantas untuk jabatan tersebut.
Tiga kader yang disiapkan PDIP, yakni Ahok, Tri Rismaharini (Mensos RI) dan Abdullah Azwar Anas,
Sementara Danny Pomanto yang bernama lengkap Mohammad Ramdhan Pomanto, adalah kader Partai NasDem. Sedangkan Nova Iriansyah, Gubernur Aceh, merupakan kader Partai Demokrat.
Itu artinya dari 8 nama yang telah disebutkan sebagai calon Kepala Badan Otorita IKN, hanya tiga nama yang bukan berasal dari parpol.
Tiga nama tersebut memang tidak berasal dari partai politik mana pun. Mereka juga bukan kader partai politik.
Tiga nama tersebut, yakni Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyana
Baca juga: PDIP Usul Kader Mumpuni Pimpin IKN Nusantara, PPP: Jangan Intervensi Jokowi
Jikalau semua kriteria yang pernah disampaikan Presiden Jokowi dikait-kaitkan satu sama yang lain, maka Ridwan Kamil punya peluang paling besar.
Sebab ia memenuhi tiga kriteria itu, yakni pernah memimpin daerah, punya latar belakang sebagai arsitek, dan bukan berasal dari partai.
Tapi, apakah PDIP sebagai partai penguasa menerima fakta tersebut? Sebab membangun IKN Nusantara bisa menjadi jualannya saat kampanye pemilu serentak di Tanah Air.
Berikut, profil para calon Kepala Badan Otorita IKN non partai politik:
1. Ridwan Kamil
Ridwan Kamil saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu merupakan Wali Kota Bandung.
Pengalaman Emil sebagai arsitekur profesional pun sudah tak diragukan lagi.
Ia pernah bekerja di berbagai belahan dunia, antara lain Amerika Serikat, Hongkong dan Singapura.
Emil menyabet gelar Master of Urban Design dari University of California, Berkeley, AS.
Dong-A University, Busan, Korea Selatan di tahun 2019 memberi gelar Doctor Honoris Causa untuk Bidang Inovasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Ridwan Kamil.
Sebelum maju di Pilkada, Emil mendirikan firma bersama teman-temannya yang diberi nama Urbane.
Lewat Urbane, Ridwan Kamil berhasil meraih kemenangan dari berbagai kompetisi.
Total lebih dari 400 penghargaan diraihnya dari berbagai multi dimensi pembangunan dan kehidupan.
Tak hanya tingkat nasional, tapi juga dari kancah internasional seperti China dan AS.
Baca juga: Minta ICMI Dukung IKN Nusantara, Jokowi: Bukan Sekadar Pindah Gedung
Emil berhasil menyabet BCI Asia Top Ten Architecture Business Award selama 3 tahun berturut-turut, dari 2018-2010.
Selain Museum Tsunami, Emil merancang sejumlah bangunan yang cukup ternama baik di dalam maupun luar negeri.
Bangunan rancangan Emil seperti Bakrie Tower, Gerbang Kemayoran, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, Ningbo Newtown Tiongkok, Cibubur Islamic Center, dan La Venue Pasar Minggu.
Pria kelahiran Bandung 4 Oktober 1971 itu juga merancang sederet masjid, di antaranya adalah Masjid Al Irsyad di Kota Baru Parahyangan dan Sumatera Barat Grand Mosque.
Nama bapak tiga anak ini mulai diperhitungkan sebagai tokoh nasional setelah berbagai gebrakannya saat memimpin Bandung.
Gaya Emil yang kekinian juga mampu menarik perhatian anak muda.
Selama memimpin Bandung dan Jabar, Emil memiliki segudang prestasi dan penghargaan.
Ia dinobatkan sebagai Wali Kota Terbaik 2017 dan Gubernur Terbaik karena sumbangsihnya yang besar bagi pembangunan Jawa Barat.
Nama Ridwan Kamil kini sudah mulai masuk bursa calon presiden maupun calon wakil presiden. Namanya kerap masuk 5 besar kandidat capres di berbagai survei.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro.
Seperti diketahui, Bambang Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri Keuangan di periode pertama Jokowi.
Ia kemudian dipindahkan posisinya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tahun 2016-2019.
Di periode kedua Jokowi, Bambang Brodjonegoro diamanatkan menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRN).
Baca juga: Ahok Disinggung Dalam Dialog Jokowi-Mega Soak Kepala IKN Nusantara , Sinyal Mantan Gubernur DKI Kuat
Namun, setelah Kementerian Riset dan Teknologi dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia memilih mundur dari Kabinet Jokowi.
Usai tak lagi berada di Kabinet Indonesia Maju, Bambang Brodjonegoro memilih balik ke dunia pendidikan.
Ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Indonesia.
Meski begitu, sepak terjang Bambang Brodjonegoro membuatnya dipilih untuk bergabung di banyak perusahaan sebagai komisaris, termasuk perusahaan milik negara.
Menteri BUMN Erick Thohir memilih Bambang untuk menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Bambang Brodjonegoro juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur.
Terbaru, Bambang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada Jumat 27 Agustus 2021. Indofood menjadi perusahaan keenam yang mengangkat Bambang Brodjonegoro sebagai komisaris.
Bambang sempat mengomentari mengenai namanya yang masuk sebagai kandidat CEO Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.
"Ya kalau terpilih kita lihatlah. Jangan berandai-andai dulu," ucap Bambang usai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa 3 Maret 2020, seperti dikutip dari Kontan.co.id.
3. Tumiyana
Tumiyana, calon pemimpin ibu kota baru diketahui memiliki bisnis beras dan sapi. Omsetnya pun capai triliunan rupiah.
Tumiyana merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika. Karier Tumiyana banyak dihabiskan di BUMN karya.
Sebelum berlabuh ke Wika, ia merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.
Baca juga: PDIP Lebih Memilih Ahok Pimpin IKN Nusantara, Hasto Kristiyanto Akui Risma Memenuhi Kualifikasi
Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018.
Selain itu, Tumiyana tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Tak hanya bekerja di perusahaan pelat merah, Tumiyana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Selain bisnis ternak sapi, ia juga memiliki bisnis di sektor komoditas seperti beras.
Sekilas soal Kepala Badan Otorita
Badan Otorita Nusantara tertuang dalam UU Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan dan harus sudah terbentuk paling lambat akhir 2022. Lembaga setingkat menteri ini nantinya bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara.
Bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja, Otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus ibu kota Nusantara.
Kepala Otorita ibu kota negara beserta wakilnya dipilih langsung oleh presiden. UU IKN mengamanatkan, Jokowi punya waktu dua bulan untuk memilih kepala Badan Otorita IKN sejak undang-undang tersebut ditetapkan.
Meski sejumlah nama kandidat Kepala Badan Otorita sudah bermunculan, tak menutup kemungkinan akan ada nama-nama calon pemimpin ibu kota baru lainnya.
"Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik. Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup," sebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, Jumat 21 Januari 2022.
Mengenai syarat pernah memimpin daerah dan punya latar arsitek, Wandy mengatakan hal tersebut merupakan kriteria ideal.
Baca juga: Mulai 2022 Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipangkas, Biayai Bangun Ibu Kota Negara
"Tentu yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya. Itu jadi poin plus," sebutnya.
Baca juga: IRONIS, Kalau Presiden Pilih Ahok Jadi Kepala IKN Nusantara, Kenapa Harus Gelisah? Ini Figur Terbaik
"Karena memang tantangan membangun dan memindahkan ibu kota negara itu kan relevan dengan itu," lanjut Wandy.
Meski begitu, keputusan terakhir mengenai siapa yang akan menjadi kepala Badan Otorita ibu kota Nusantara tetap kembali berada di tangan Jokowi.
Wandy pun mengatakan, partisipasi publik akan diperhitungkan dalam Jokowi menentukan calon pemimpin ibu kota baru.
"Saya kira semuanya kita sangat mengenal good governance itu penting. Tentu hal itu sudah dipikirkan, tetapi sekarang ini eranya partisipasi publik," terang kata dia.
Wandy menyatakan, masukan dari berbagai pihak termasuk yang berkembang di ruang publik akan dipertimbangkan.
"Pertimbangan Presiden bisa dari mana saja, termasuk dari apa yg berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada Presiden," tutup Wandy. (*)
