PDIP Lebih Memilih Ahok Pimpin IKN Nusantara, Hasto Kristiyanto Akui Risma Memenuhi Kualifikasi

PDIP Lebih Memilih Ahok Pimpin IKN Nusantara, Hasto Kristiyanto Akui Risma Memenuhi Kualifikasi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Meskipun pada akhirnya wewenang untuk menentukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ada pada Presiden Joko Widodo alias, wacana dan aspirasi tentang figur yang paling tepat menempati posisi tersebut masih terus bergulir.

Semula beredar nama empat figur calon kepala IKN Nusantara, termasuk Ahok, namun belakangan muncul lagi beberapa figur lain seturut kriteria yang diajukan Presiden Jokowi.

Muncul misalnya nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan mantan Wali Kota Surabaya yang saat menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tetap mempertimbangkan semua kader yang bakal diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Hanya saja, demikian Hasto, PDIP lebih menginginkan Menteri Sosial sekaligus Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini fokus pada tugasnya sebagai menteri yang tengah dijalaninya pada saat ini.

"Kalau Bu Risma memenuhi kualifikasi, namun beliau kan sudah punya tugas yang penting sebagai Mensos," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Jumat 28 Januari 2022.

Baca juga: Ahok Tak Beri Respon Walau Berpeluang Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara Pasca Sosok Ini Mundur

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika ditanya soal kabar bahwa PDIP mempertimbangkan Komisaris Utama PT Pertamina sekaligus kader partai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketimbang Risma.

Hasto memahami bahwa sosok Risma memenuhi kualifikasi dengan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi untuk memimpin IKN.

Diketahui, Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa pemimpin IKN paling tidak pernah memimpin daerah dan punya latar belakang arsitek.

Adapun Risma merupakan lulusan pendidikan sarjana di Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada 1987.

Secara spesifik, Risma memang memenuhi syarat tersebut lantaran juga merupakan mantan wali kota Surabaya.

Menurut Hasto, partainya tidak bermaksud hanya mempertimbangkan Ahok. Namun, PDIP tetap mempertimbangkan nama-nama lain yang sesuai dengan kriteria kualifikasi sebagai Kepala Otorita IKN.

Nama-nama yang disebut Hasto yaitu dua kader PDIP yakni mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

"Kewenangan menetapkan Kepala Otoritas IKN berada di Presiden, partai menyampaikan kriteria kualifikasi Kepala Otorita IKN," ujarnya.