Breaking News:

Berita Belu

Wabup Belu Aloysius Haleserens : Kades Salah Pakai Uang Berurusan dengan Aparat Penegak Hukum

di tengah jalan kepala desa ambil, setelah uang habis suruh bendahara bikin SPJ. Ingat! jangan lakukan hal begini

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/TENY JENAHAS
Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM beri materi dalam kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Kantor Camat Raihat, Rabu 15 Desember 2021. 

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA--Pemerintah Kabupaten Belu melalui Bagian Hukum menyelenggarakan penyuluhan hukum terpadu di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Raihat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan. 

Sasaran kegiatan ini adalah aparatur pemerintah desa yaitu, kepala desa, kasi pemerintahan dan Ketua BPD. 

Penyuluhan hukum terpadu ini merupakan inovasi daerah sebagai gerakan membangun budaya hukum menuju Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif. 

Kegiatan ini sudah diluncurkan atau launching di Kecamatan Raihat, Rabu 15 Desember 2021 oleh Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM. 

Wakil Bupati juga tampil sebagai nara sumber di hari pertama dengan materi Gambaran Umum Inovasi Daerah. 

Baca juga: Pemkab Launching Inovasi Daerah Sadar Hukum di Raihat Belu

Kata Alo Haleserens, hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, seperti mengatur kepala desa dalam mengelola dana desa, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di desa. Kepala desa yang salah mengelola uang akan berurusan dengan aparat penegak hukum. 

Untuk mencegah kesalahan-kesalahan seperti itu, diperlukan penyuluhan hukum agar aparatur pemerintah desa memiliki pemahaman hukum yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas. Pasalnya, tugas dan tanggung jawab bahkan perilaku aparatur pemerintah selalu diawasi oleh seluruh masyarakat. 

Lanjut Wabup Belu, pemahaman hukum dan kepatuhan akan hukum menjadi penyelamat bagi aparatur agar tidak terjerumus dalam hal hal yang melanggar hukum yaitu korupsi. Bila sudah terjadi korupsi, otomatis berurusan dengan aparat penegak hukum

Baca juga: Kementerian PUPR Gelar FGD SPAM Kakuluk Mesak-Belu, Ini Tujuannya

"Kalau mau selamat perilaku kita sebagai aparatur pemerintah harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai kita tidak selamat karena kita akan berurusan dengan aparat. Kata kunci adalah saya harus selamat", pesannya. 

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved