Penderitaan Warga dan Radikalisasi Politik Pengakuan

Praksis politik yang ditampilkan oleh segelintir elit politik di atas membuktikan bahwa negara Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi krisis akibat Covid-19 dan juga krisis kemanusiaan.

Pemangku kepentingan atau para elit politik mengeksploitasi ruang demokrasi demi meraup kepentingan partikular-pragmatis semata.

Bertolak dari realitas ini, hemat saya para elit politik sebetulnya telah terjerembab dan tenggelam dalam zona nyaman keangkuhan dan ketiadaan nalar kritis untuk mengkritisi sesuatu sebelum bertindak.

Radikalisasi Politik Pengakuan

Diskursus tentang pengakuan (reconnaissance) telah masuk dalam kosa kata filsafat politik kontemporer sejak akhir abad ke-20. Diskursus ini kemudian berkembang menjadi topik yang hangat dalam etika politik postmodern pada awal abad ke-21 ini.

Axel Honnet dan Charles Taylor adalah nama-nama yang sering disebut ketika orang berbicara tentang perjuangan dan politik pengakuan. Namun, Paul Ricoeur adalah filsuf yang mulai dibincangkan ketika orang menyuarakan pengakuan sebagai jalan yang panjang (Bhagi, 2012: 159).

Di samping itu, wacana tentang politik pengakuan sebetulnya masih belum terlalu familiar di telinga publik. Namun secara tak sadar, manusia (khususnya warga negara Indonesia) kerapkali berada dan mengambil bagian dalam politik pengakuan ini. Bahkan dalam hal yang sederhana pun sebetulnya masyarakat karapkali mengambil bagian didalamnya.

Kata "pengakuan" sendiri secara gamblang menunjukkan adanya hubungan atau interelasi antarsatu dengan yang lain. Hal ini mengafirmasi bahwa kodrat manusia sebagai makhluk sosial memang sangat melekat dengan keinginan untuk diakui dan mengakui yang lain.

Namun, karena sikap egois dan ambisi yang eksesif, manusia cenderung memperkaya diri dengan beragam modus. Salah satu contohnya adalah pengeksploitasian dana bantuan sosial oleh para elit politik dan memonopoli kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Sudah barang tentu bahwa rasionalisasi para elit politik hanya mengutamakan nilai pasar (untung-rugi) dan mengabaikan nilai kebajikan. Oleh karena itu, radikalisasi gerakan politik pengakuan adalah sebuah modus agar actus para elit politik yang cenderung destruktif dapat diperbaiki.

Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan beberapa opsi solutif sebagai radikalisasi gerakan politik pengakuan. Pertama, sikap akuntabilitas terhadap aku yang lain.

Eksistensi yang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal. Kodrat manusia memang pada dasarnya dari, oleh, dan bertujuan untuk yang lain.

Penyangkalan terhadap keberadaan yang lain menunjukkan adanya distingsi antara kedua kubu, yakni memakai sistem superioritas (aku atau elit politik) dengan inferioritas (mereka atau warga miskin).

Karena itu, para elit politik mesti menjadikan warga miskin sebagai aku yang lain. Artinya obsesi tanggung jawab dapat dicirikan oleh gerakan menuju kepada yang lain.

Gerakan ini dimulai dengan sikap kesiapsediaan dan kerelaan untuk meninggalkan. Entah itu sikap egois, mementingkan kepentingan sektarian, hiburan maupun sikap negatif lain yang dapat mendestruksi warga masyarakat.