Berita Pemprov NTT
Laporan Cipayung Kota Kupang Soal Dugaan 'Pesta' Pejabat di Semau Ditolak Polda NTT
anggota kepolisian itu kemudian meminta aliansi Cipayung untuk melaporkan kasus ini ke satgas provinsi.
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Laporan organisasi kelompok Cipayung atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) oleh gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan sejumlah pejabat serta bupati se- NTT di pantai Otan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, ditolak Polda NTT.
Aliansi Cipayung yang terdiri dari GMKI, PMII, PMKRI, HMI dan GMNI mendatangi POLDA NTT untuk membuat laporan dugaan pelanggaran prokes pada 27 Agustus 2021 lalu ini. Para ketua dari masing-masing organisasi sebelumnya menggelar konferensi pers di graha insan cita flobomora, Selasa 31 Agustus 2021 pagi.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kupang, Ibnu Tokan, mengatakan, awalnya kesepakatan dengan kabid Humas POLDA NTT bahwa laporan di terima dan akan di pelajari dengan di terbitkan juga surat tanda terima dokumen.
Namun, usai Kabid Humas meninggalkan ruang pertemuan, kesepakatan tadi dianulir oleh anggota kepolisian yang sedang piket.
"Ada bawahan yang berargumentasi lain untuk mengembalikan berkas kami dan arahkan ke satgas covid 19 NTT
tanpa ada tanda Terima laporan apapun dari pihak kepolisian untuk kami," kata Ibnu.
• Pemprov NTT Belum Tetapkan Jadwal SKD CPNS 2021
Dia menyebut, anggota kepolisian itu kemudian meminta aliansi Cipayung untuk melaporkan kasus ini ke satgas provinsi. Padahal, kata Ibnu, kasus yang dilaporkan ini masuk dalam unsur pidana.
"Kita di arahkan untuk tidak buat laporan ke polda tapi ke satgas, padahal yang kita lapor itu kasus pidana," ujarnya.
Lulusan sarjana hukum Undana ini menilai Kepolisian Daerah NTT telah gagal menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.
Menurutnya dengan sikap kepolisian seperti ini telah membiarkan pelanggaran prokes yang dilakukan pejabat.
"Kita minta KAPOLRI untuk mencopot KAPOLDA NTT dari jabatannya karena telah gagal menjalankan equality before the law," tegas Ibnu.
Baca juga: Dewan Minta Optimalkan Pengelolaan Limbah Medis di Incenerator Pemprov NTT
Ibnu menegaskan, atas hal ini, Cipayung Kota Kupang dalam waktu dekat akan mendatangi Polda NTT untuk menggelar demonstrasi dengan memobilisasi massa dan menuntut adanya kejelasan dari penanganan dugaan pelanggaran prokes oleh sejumlah pejabat di NTT ini.
"Polda NTT telah menunjukkan sikap anti demokrasi karena telah menolak laporan dari masyarakat. Dalam UU sudah jelas mengatakan, Kepolisian wajib menerima laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku," jelas Ibnu.
Sebelumnya, organisasi kepemudaan yang tergabung dalam cipayung Kota Kupang meminta gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada publik NTT atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) di pantai Otan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang pada 27 Agustus 2021 lalu.
Dalam keterangan persnya, Selasa 31 Agustus 2021 di graha insan cita Flobamora, aliansi ini juga meminta agar penerapan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Apalagi, dalam fakta yang diperoleh pihaknya terlihat ada pelanggaran prokes.
Baca juga: Limbah Medis Meningkat, Incinerator Pemprov NTT Masih Gunakan Genset
