Ada Pro Kontra Pembentukan Pansus DPRD Flores Timur Telusuri Anggaran Covid-19 dan Program Kelor

Ada Pro Kontra Pembentukan Pansus DPRD Flores Timur Telusuri Anggaran Covid-19 dan Program Kelor

POS-KUPANG.COM,LARANTUKA- Tim pansus DPRD Flores Timur (Flotim) menemukan selisih realisasi anggaran penggunaan anggaran covid-19 dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Flotim tahun 2020. 

Sesuai hasil pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati yang diketuai, Rofin Kabelen, penggunaan anggaran covid-19 sebesar Rp 14 miliar itu ditemukan adanya perbedaan realisasi anggaran pada formasi kesehatan sebesar Rp 6 miliar, bidang ekonomi sebesar Rp 2 miliar dan jaring pengaman sosial sebesar Rp 6 miliar.

Hasil pansus itu pun dibawa ke sidang DPRD beberapa waktu lalu. Tiga fraksi seperti, fraksi PAN, Gerindra dan Nasdem ngotot membentuk pansus penelusuran dana covid-19. 

Ketua Fraksi Gerindra, Muhidin Demon, Ketua Fraksi PAN, Rofin Kabelen dan Sekertaris Fraksi Nasdem, Yohanes Ola Tobi meminta pimpinan sidang, Yosep Paron Kabon memutuskan pembentukan pansus terkait persoalan itu. 

"Pansus harus berjalan, tidak perlu ada tim khusus. Jika pansus jalan, baru bentuk tim khusus. Kita turun uji petik semua persoalan, selain anggaran covid-19, juga RSUD dan proyek kelor," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Flotim, Muhidin Demon. 
Usulan tiga fraksi itu pun ditolak fraksi PDIP, PKB dan Golkar. Menurut Ketua Fraksi Golkar, Nani Bethan dan anggota Fraksi PDIP, Vicky Bethan, pansus boleh dibentuk setelah adanya hasil audit BPK yang saat ini tengah melakukan audit keuangan daerah. 

"Kita sepakat untuk pansus, tapi alangkah baiknya kita tunggu dulu hasil audit BPK. Jika hasilnya ada temuan, kita baru boleh bentuk pansus," tegas Vicky Bethan dan Nani Bethan. 

Usulan Golkar, PDIP dan PKB ini pun dibantah fraksi Nasdem, Gerindra dan PAN. Mereka menyarankan pimpinan sidang untuk memberi ruang dilakukan lobi antar fraksi. Pro kontra ini pun diakhiri dengan ketukan palu pimpinan yang memutuskan menerima usulan fraksi Golkar, PDIP dan PKB. 

"LKPJ itu dokumen keuangan unaudit dan nanti kita akan punya dokumen keuangan auditit berupa LKPJ yang sudah diaudit oleh BPK. Karena itu hemat lembaga, keinginan membentuk pansus kita hargai dan kita rekomendasikan dengan catatan pertama, lembaga akan ambil langkah penelusuran terhadap sejumlah data untuk memperkuat pansus, kedua pansus kita bentuk setelah ada hasil audit BPK, sehingga dia menjadi satu kesatuan bahan bagi lembaga untuk menelusuri lebih jauh terhadap dana covid-19," ujar pimpinan sidang, Yosep Paron Kabon menutup sidang. 

Gerindra, PAN dan Nasdem Kecewa

Keputusan wakil ketua DPRD Flotim, Yosep Paron Kabon itu membuat kecewa fraksi, Gerindra, PAN dan Nasdem yang tetap mendorong pembentukan pansus. Mereka mengaku kecewa dengan pimpinan sidang yang dinilai tergesa-gesa mengambil keputusan. 

"Fraksi Gerindra sangat kecewa dengan keputusan pimpinan sidang, yang menurut kami sepihak. Pansus bukan sesuatu yang tabu, seperti dunia mau kiamat. Tetapi jika mau pemerintahan berjalan dengan baik, DPRD harus melakukan fungsi pengawasannya dengan baik. Salah satu langkah adalah pembentukan pansus. Gerindra tetap berkomitmen menggali kebenaran penggunaan dana covid melalui pansus sesuai tatib nomor 1 tahun 2019," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Flotim, Muhidin Demon. 

Menurut dia, beberapa kejanggalan penggunaan anggaran covid-19 dalam LKPJ Bupati tahun 2020 diantaranya, anggaran sebesar Rp 6 miliar yang dikucurkan ke dinas sosial, yang digunakan hanya Rp 1,5 miliar.

Dinas Disperindag, dalam LKPJ bupati, mendapat anggaran sebesar Rp 800-an juta. Namun, dalam LKPJ bupati, pemanfaatan hanya Rp 200-an juta.