Breaking News:

Ada Pro Kontra Pembentukan Pansus DPRD Flores Timur Telusuri Anggaran Covid-19 dan Program Kelor

Tim pansus DPRD Flores Timur (Flotim) menemukan selisih realisasi anggaran penggunaan anggaran covid-19 dalam laporan keterangan

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Ketua Fraksi Gerindra, Muhidin Demon, Ketua Fraksi PAN, Rofin Kabelen dan Sekertaris Fraksi Nasdem, Yohanes Ola Tobi 

Ada Pro Kontra Pembentukan Pansus DPRD Flores Timur Telusuri Anggaran Covid-19 dan Program Kelor

POS-KUPANG.COM,LARANTUKA- Tim pansus DPRD Flores Timur (Flotim) menemukan selisih realisasi anggaran penggunaan anggaran covid-19 dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Flotim tahun 2020. 

Sesuai hasil pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati yang diketuai, Rofin Kabelen, penggunaan anggaran covid-19 sebesar Rp 14 miliar itu ditemukan adanya perbedaan realisasi anggaran pada formasi kesehatan sebesar Rp 6 miliar, bidang ekonomi sebesar Rp 2 miliar dan jaring pengaman sosial sebesar Rp 6 miliar.

Hasil pansus itu pun dibawa ke sidang DPRD beberapa waktu lalu. Tiga fraksi seperti, fraksi PAN, Gerindra dan Nasdem ngotot membentuk pansus penelusuran dana covid-19. 

Ketua Fraksi Gerindra, Muhidin Demon, Ketua Fraksi PAN, Rofin Kabelen dan Sekertaris Fraksi Nasdem, Yohanes Ola Tobi meminta pimpinan sidang, Yosep Paron Kabon memutuskan pembentukan pansus terkait persoalan itu. 

"Pansus harus berjalan, tidak perlu ada tim khusus. Jika pansus jalan, baru bentuk tim khusus. Kita turun uji petik semua persoalan, selain anggaran covid-19, juga RSUD dan proyek kelor," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Flotim, Muhidin Demon. 
Usulan tiga fraksi itu pun ditolak fraksi PDIP, PKB dan Golkar. Menurut Ketua Fraksi Golkar, Nani Bethan dan anggota Fraksi PDIP, Vicky Bethan, pansus boleh dibentuk setelah adanya hasil audit BPK yang saat ini tengah melakukan audit keuangan daerah. 

"Kita sepakat untuk pansus, tapi alangkah baiknya kita tunggu dulu hasil audit BPK. Jika hasilnya ada temuan, kita baru boleh bentuk pansus," tegas Vicky Bethan dan Nani Bethan. 

Usulan Golkar, PDIP dan PKB ini pun dibantah fraksi Nasdem, Gerindra dan PAN. Mereka menyarankan pimpinan sidang untuk memberi ruang dilakukan lobi antar fraksi. Pro kontra ini pun diakhiri dengan ketukan palu pimpinan yang memutuskan menerima usulan fraksi Golkar, PDIP dan PKB. 

"LKPJ itu dokumen keuangan unaudit dan nanti kita akan punya dokumen keuangan auditit berupa LKPJ yang sudah diaudit oleh BPK. Karena itu hemat lembaga, keinginan membentuk pansus kita hargai dan kita rekomendasikan dengan catatan pertama, lembaga akan ambil langkah penelusuran terhadap sejumlah data untuk memperkuat pansus, kedua pansus kita bentuk setelah ada hasil audit BPK, sehingga dia menjadi satu kesatuan bahan bagi lembaga untuk menelusuri lebih jauh terhadap dana covid-19," ujar pimpinan sidang, Yosep Paron Kabon menutup sidang. 

Gerindra, PAN dan Nasdem Kecewa

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved