WALHI NTT Berikan Solusi Bagi Pemda Mabar Terkait Satu Desa di Labuan Bajo Konsumsi Air Kali

Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari potret buruk tata kelola air di Labuan Bajo di tengah kampanye soal wisata premium.

"Jadi tesis kami, pariwisata justru makin menyampaikan atau meniggalkan masyarakat marjinal memang betul terjadi. Jadi prioritas pemenuhan air lebih kepada bisnis pariwisata atau usaha-usaha penunjang pariwisata," kata Umbu.

Mencermati krisis air bersih ternyata terjadi di area penyangga Kota Labuan Bajo atau bagian hulu yang menyediakan air, Umbu menilai masyarakat ini terabaikan.

Padahal, secara jelas dalam undang-undang lingkungan, masyarakat di kawasan ini harus mendapatkan perhatian khusus berupa jasa lingkungan.

"Kita tahu sebenarnya daerah masyarakat di hulu, atau daerah yang menjadi penyuplai air untuk kota, sesuai undang-undang lingkungan, mereka harus mendapatkan jasa lingkungan, tapi kenyataannya, wacana jasa lingkungan kepada masyarakat itu tidak ada. Bentuk jasa lingkungan adalah masyarakat di kota atau pemerintah dalam hal ini PDAM wajib mengsubsidi masyarakat di hulu, karena masyarakat ini telah menjaga dan melindungi air sehingga air dapat sampai ke kota. Jadi prinsipnya timbal balik," terang Umbu.

Pihaknya juga mendorong agar masyarakat pada area hulu ini harus diberikan haknya dan pemerintah daerah harus menelurkan peraturan daerah untuk melindungi dan menjamin hak atas air bagi masyarakat kawasan hulu air.

"Tapi hal ini tidak dilakukan, padahal ini haruslah menjadi perda terkait lingkungan, bagaimana subsidi bagi masyarakat di hulu atau masyarakat yang hidup di area sumber air dan ini mereka harus diprioritaskan," terangnya.

Selain itu, Umbu juga menjelaskan, syarat keselamatan lingkungan dan daya dukung lingkungan harus didahulukan sebelum mengundang investasi pariwisata masuk ke Labuan Bajo.

"Jadi syarat keselamatan air, syarat keselamatan ekonomi dan lainnya seharusnya menjadi dasar pemerintah. Misalnya, akan ada pembangunan infrastruktur hotel secara besar-besaran, harus dibatasi karena daya dukung lingkungan kami terbatas, karena sumber air kami terbatas, sehingga nantinya masyarakat tidak akan mendapatkan air.  Syarat keselamatan ini tidak ada di pemerintahan," paparnya.

Baca juga: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Perkuat Pariwisata di Lembata

Lebih lanjut, kondisi di Labuan Bajo merupakan bentuk krisis dalam ekologi, sebab pertumbuhan penduduk yang meningkat dan bisnis pariwisata yang mengundang banyak pelaku pariwisata ke Labuan Bajo maupun arus urbanisasi yang tinggi karena Labuan Bajo menjadi magnet, tapi tidak dibarengi dengan konservasi air.

"logikanya begini, sebelum adanya pariwisata jumlah penduduknya ada 100 jiwa, air bersih yang ada cukup untuk 100 orang ini. Tapi jika ada penambahan penduduk lebih dari 100 orang lagi, otomatis suplai air harus bertambah. Nah, di sini tidak dilakukan konservasi di kawasan hulu, konservasi mata air agar tidak kering agar tetap ada pemenuhan air bagi masyarakat," jelasnya.

Umbu menilai, saat ini konservasi air maupun konservasi kawasan mata air diabaikan di tengah pertumbuhan penduduk yang makin meningkat di Labuan Bajo.

Terkait masyarakat yang saling berebutan dengan ternak kerbau dan tidak jarang menemukan tinja manusia, Umbu menilai sanitasi dikesampingkan oleh pemerintah.

"Hal ini membuktikan urusan sanitasi hanya dilakukan di hotspot pariwisata, di kawasan desa tidak dilakukan, pemerintah tidak turun. Sanitasi harus menyeluruh, harus melihat Labuan Bajo sebagai satu kawasan menyeluruh, sanitasi bukan hanya ada di hotspot pariwisata, tapi Harus ada juga di daerah penyangga," tegasnya.

Sanitasi di desa kawasan penyangga pariwisata ini harus diperbaiki seturut pemenuhan air bersih bagi masyarakat oleh pemerintah.

"Bagi kami potret ini akan terus berlanjut bahkan lebih parah, apabila pemerintah tidak melakukan langkah radikal mengingat pertumbuhan penduduk makin meningkat, infrastruktur perhotelan semakin banyak dibangun, dan kita tahu infrastruktur pariwisata ini rakus air," kata Umbu.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)