WALHI NTT Berikan Solusi Bagi Pemda Mabar Terkait Satu Desa di Labuan Bajo Konsumsi Air Kali

Menurutnya, potret kehidupan masyarakat tersebut merupakan 'tamparan keras' buat jargon pariwisata premium yang selama ini disematkan pada Labuan Bajo.

"Potret kehidupan masyarakat hari ini di Labuan Bajo yang jaraknya 10 km merupakan tamparan keras buat jargon wisata premium yang diagung-agungkan pemerintah atau jargon Pariwisata berkelas dunia karena yang terjadi pariwisatanya tampaknya keren, tapi masyarakatnya makin kere atau babak belur dalam potret lainnya," kata Umbu saat dihubungi dari Labuan Bajo, Minggu 6 Juni 2021.

Menurutnya, potret pariwisata premium Labuan Bajo harus satu alur dengan peningkatan kesejahteraan maupun pemenuhan air bersih sebagai kebutuhan mendasar rakyat.

"Bagi kami WALHI, pemerintah daerah harus kembali melakukan tindakan radikal dan mementingkan urusan keselamatan rakyatnya. Bisa dibayangkan, potret buruk ini dikampanyekan di ruang publik secara luas, tentunya akan menjadi kontraproduktif karena orang tidak akan mau berwisata ke daerah yang sama sekali tidak mau mengurus rakyatnya," tegas Umbu.

Warga yang mengalami kesulitan akses air bersih selama puluhan tahun ini, terang Umbu, tentunya akan berdampak kepada citra pariwisata.

"Akan menjadi kampanye buruk, wisatawan luar negeri yang datang adalah mereka yang terdidik, humanis dan lainnya. Bagaimana mereka (wisatawan) berwisata ke satu daerah dan memasukan uangnya, tapi uang yang dimasukkan ini tidak berhubungan dengan kesejahteraan rakyat," katanya.

"Tentunya ini menjadi kampanye buruk Pariwisata di Labuan Bajo dan kalau pemerintah tidak mau kampanye buruk terhadap Pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya ini, maka segera perbaiki potret ini secara mendasar, pastikan kebutuhan mendasar rakyat terpenuhi sesuai mandat dari negara," jelasnya.

Lebih lanjut, Umbu menilai keadaan masyarakat tersebut merupakan paradoks, di mana pada satu sisi pemerintah menggembar-gemborkan pariwisata, tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.

Selanjutnya, tingkat distribusi air bersih lebih banyak berpihak pada urusan pemerintah dan urusan investasi pariwisata.

"Di hotel, restoran atau penginapan berlimpah air, tapi rakyatnya sendiri yang menjadi prioritas justru diabaikan hanya untuk menarik wisatawan ke Labuan Bajo," ujarnya.

WALHI NTT, kata Umbu, selalu mengingatkan kepada pemerintah, sebelum menetapkan diri sebagai daerah pariwisata, harus selesaikan dulu menghitung daya dukung lingkungan daerah tersebut.

Sehingga, jangan sampai air yang layak konsumsi bagi masyarakat lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bisnis pariwisata. 

"Karena memang jika tidak melihat daya dukung, maka tidak cukup jumlah air yang disalurkan ke penduduk dengan yang ke bisnis pariwisata di sana (Labuan Bajo), lalu diprioritaskan kepada pariwisata, bukan kepada rakyat," paparnya.

Umbu juga menilai infrastruktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menurutnya cenderung mencari profit, ketimbang melakukan kerja pelayanan publik.

"Infrastruktur PDAM kita selalu biasnya mencari keuntungan dan mereka merasa kepada perusahaan atau bisnis pariwisata lebih menguntungkan. Sehingga, potret yang kita bisa lihat adalah infrastruktur air dan pipa menyasar masyarakat ekonomi menengah ke atas, ketimbang masyarakat marjinal yang memiliki akses terbatas," jelasnya.