Mendagri Tito Karnavian Minta Gubernur NTT Selesaikan Persoalan Bupati Alor

Persoalan antara Bupati Alor NTT, Amon Jobo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini serta Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek masih bergulir

Penulis: Ryan Nong | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Mendagri Tito Karnavian saat memberi keterangan kepada wartawan di Aula El Tari Kupang pada Kamis, 3 Juni 2021. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Persoalan antara Bupati Alor NTT, Amon Jobo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini serta Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek masih bergulir.  Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum mengetahui kasus tersebut secara pasti. 

Kepada wartawan saat kunjungan kerja di Kupang para Kamis, 3 Juni 2021, Mendagri Tito Karnavian bahkan memberi sinyal agar persoalan itu diselesaikan dahulu di tingkat daerah. 

"Kita serahkan kepada Pak Gubernur untuk selesaikan. Sebelum naik ke Mendagri mengambil langkah, kita serahkan ke Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah," kata Mendagri Tito menjawab wartawan saat jumpa pers pada Kamis sore.

Baca juga: Kanis Soge: Semoga RDPU Bisa Hasilkan Rekomendasi Untuk Kepentingan Rakyat

Baca juga: Tanggapan Bupati Alor Terkait Penarikan Dukungan PDI Perjuangan

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, selain sebagai pemimpin daerah, Gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. 

Tiga jam sebelumnya, usai meresmikan Gedung Kantor Inspektorat Provinsi NTT, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengaku akan mengecek persoalan tersebut. 

Saat ditanya wartawan, Gubernur Viktor Laiskodat menyebut akan mempertimbangkan akan memfasilitasi pertemuan antara Bupati Alor dan Menteri Risma. 

"Kita lihat nanti. Kita masih cek dulu, kita akan koordinasi secara baik. Kita lihat satu-satu bagaimana," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. 

Menurut dia, persoalan tersebut bersumber dari kesalahpahaman saja. "Prinsipnya pasti ada kesalah pahaman," ujar dia. 

Dihubungi sebelumnya, Bupati Amon Jobo juga mengakui video yang beredar. 

Bupati Amon mengaku kalau ia memang memarahi dua staf Kementerian Sosial yang datang untuk melaporkan terkait bantuan santunan kematian bagi korban bencana siklon seroja di wilayah itu. 

Pemicu kemarahan itu, kata Bupati Amon adalah laporan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Presiden Jokowi saat pertemuan virtual penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB dengan gubernur dan para bupati yang berlangsung pada 7 April 2021 lalu. 

Saat itu, kata Bupati Amon, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan kepada Presiden bahwa telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Alor melalui DPRD. 

"Tanggal 6-7, Presiden pimpin rapat virtual dengan gubernur dua provinsi dan bupati. Menteri Sosial laporkan kirim bantuan lewat DPRD Alor. Itu membuat ketersinggungan kami," kata dia.

Baca juga: Mantan Kades Subun Bestobe, TTU Diduga Selewengkan Dana Desa

Baca juga: Kartu Prakerja Berperan dalam Upskilling SDM & Ciptakan Lapangan Kerja Baru Guna Pulihkan Ekonomi  

Karena itu, kata dia, saat dua staf Kementerian Sosial datang untuk melaporkan soal bantuan tersebut, ia tersulut emosi dan langsung marah. Ia mengatakan, harusnya bantuan itu diberikan melalui DPRD saja. 

"Mereka datang yang 2 orang, bilang ada datang bawa bantuan untuk yang mati 15 juta. Itu yang saya marah. Lu kasih di DPRD yang bagi. Kenapa kasih di kami," ujar dia. 

Kemarahan tersebut menurut dia beralasan karena  ia menilai Kementerian melangkahi pemerintah kabupaten Alor dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana. 

"Marah itu karena mereka langkahi pemerintah daerah. Apalagi hanya karena kepentingan politik," tambah Bupati Amon. 

Namun demikian, terkait kejadian itu, diakuinya telah terjadi dua bulan silam. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video itu hingga viral. (Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Sumber: Pos Kupang
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved