Tanggapan Bupati Alor Terkait Penarikan Dukungan PDI Perjuangan

POS-KUPANG.COM | KALABAHI- Bupati Alor, Amon Djobo, menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada DPP PDI Perjuangan yang telah menarik rekomendasi dan dukungan saat pencalonan menjadi bupati dan wakil bupati Alor pada Pilkada Tahun 2017 lalu. 

Amon Djobo mengungkapkan hal tersebut menanggapi surat pencabutan rekomendasi dan dukungan dari DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Komarudin Watubun dan Hasto Hasto Kristiyanto sebagai ketua dan sekretaris jenderal. 

"Rasa bangga dan terimakasih buat PDIP," kata Amon Djobo singkat, saat dihubungi wartawan, Jumat 4 Juni 2021.

Meski demikian, keputusan yang diambil oleh DPP PDI Perjuangan sangat disesalkan, lantaran pencabutan dukungan itu karena beredarnya video viral saat ia memarahi dan mengusir dua staf kementrian sosial di rumah jabatan Bupati Alor beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mantan Kades Subun Bestobe, TTU Diduga Selewengkan Dana Desa

Baca juga: Kartu Prakerja Berperan dalam Upskilling SDM & Ciptakan Lapangan Kerja Baru Guna Pulihkan Ekonomi  

"Saya menyesal dengan sikap DPP PDIP yang secara tiba-tiba menarik dukungan," katanya.

Menurut dia, setelah mengungkapkan kekecewaannya, ia bersama dua staf kementrian sosial sudah saling memaafkan.

"Sudah langsung selesai saat itu dan sudah saling memaafkan. Tetapi kenapa saat ini baru videonya diunggah dan menjadi viral lalu ditanggapi oleh PDI Perjuangan. Ini sangat disesalkan," tegasnya.

Baca juga: Bupati Malaka jadi Pembicara Nasional Bahas Permasalahan Pascapemekaran Daerah Otonom

Ia mengatakan, apa yang terjadi seperti dalam video viral tersebut adalah urusan pemerintahan. Karena, sebagai kepala pemerintahan di Alor, memarahi Staf kementerian sosial adalah urusan pemerintahan, bukan urusan politik. 

"Bila digiring ke ranah politik maka itu sangat disesalkan dan sangat tidak patut. Harus dipahami substansi persoalannya," katanya. 

Alasan ia memarahi staf kementerian sosial itu karena bantuan pelayanan kemanusiaan yang disalurkan oleh kemensos itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam tataran pemerintahan.

"Apapun jenis bantuan yang disalurkan dari pemerintah pusat melalui kementrian lembaga untuk mengatasi korban bencana seroja di Alor harus melalui pemerintah daerah. Karena ini adalah dana dari pemerintah pusat, bukan dana dari partai politik atau atau uang pribadi. Dalam video yang beredar tersebut sama sekali tidak menyentuh ranah politik. Dan yang saya dimarahi adalah staf kemensos bukan petugas partai. Dan juga sama sekali tidak menyebut nama partai politik manapun," jelasnya.

Ia menambahkan, penarikan dukungan PDIP terhadapnya tidak mempengaruhi semangatnya untuk melayani masyarakat. Ia juga meminta agar segera mengakhiri polemik beredarnya video tersebut. 

"Partai politik hanyalah sarana. Hal yang lebih utama adalah figur yang menjadi pilihan rakyat. Kalau salah mengaku salah, kalau benar katakan benar," tutupnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM/Amar Ola Keda)

Area lampiran