Penguatan Sinergisitas Pemerintah dan Komunitas Relawan serta NGO

Memang semua hal tidak dapat diungkapkan atau tercetus begitu saja dari mulut para korban. Kalau pun tercetus pasti sebatas yang perlu dipenuhi pada saat kondisi darurat, bukan pada hal-hal yang lebih dibutuhkan atau paling dibutuhkan.

Maka, kerja para relawan tidak harus memberi sama rata pada setiap kelompok pengungsi dan korban demi mengisi tenggang waktu yang ditentukan untuk menanggapi bencana alam yang terjadi di masyarakat.

Paling penting dari semua adalah membuat pendataan sehingga pelayanan bagi para korban benar-benar berbasis data. Pelayanan berbasis data yang saya maksudkan di sini adalah mendatangi para korban di posko-posko pengungsian yang disiapkan pemerintah atau posko mandiri di keluarga-keluarga.

Sebagai relawan, kita mesti selalu siap mendengarkan kisah dan menggali kondisi para korban terkini atau apa yang mereka alami. Bagaimama progres kesehatan yang mereka alami dan rasakan, juga pelayanan konsumsi dan medis yang diberikan.

Selanjutnya, kita coba masuk pada apa yang paling mereka butuhkan dan perlukan.
Komunitas Kerja Kemanusiaan yang kami bentuk pada Senin, (12/4) untuk membantu para korban banjir bandang di Lembata, mungkin tergolong komunitas kecil dan biasa-biasa saja.

Namun, setelah kami bentuk, salah satu bentuk aksi yang kami lakukan adalah berkunjung ke rumah sakit, menjumpai para korban, setelah mengantongi informasi keberadaan para korban.

Kami ikut ambil bagian mengevakuasi para korban dari rumah sakit ke posko yang ditentukan pemerintah. Di posko, kami berusaha menginventarisir atau membuat semacam assessment kebutuhan para korban yang bisa dipenuhi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan para korban seperti makan minum ringan, pakaian seadanya, obat-obatan paten (baik obat oles maupun minum buatan Cina) dan makanan lokal seperti jewawut (wetem, dalam bahasa daerah) juga daun binahon yang dapat mempercepat penyembuhan dari dalam.

Selanjutnya membangun koordinasi dengan para medis untuk bisa membantu merawat korban, setelah memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan. Ini pun dilakukan melalui konsultasi intensif dengan dokter yang melayani para korban.

Setelah itu, kami menginventarisir kebutuhan korban yang kami pandang penting dan mendesak.

Memang tidak semua kebutuhan dari ratusan bahkan ribuan korban bencana dapat terpenuhi seketika, namun penanganan menjadi akurat, terstruktur, sistematis dan masif apabila pemerintah, khususnya lembaga yang memiliki tupoksi kebencanaan perlu selalu mengupdate keberadaan dan jumlah komunitas relawan dan LSM atau NGO yang sudah terdata.

Demikian juga, yang belum mendaftar agar diinformasikan untuk segera mendaftar. Selanjutnya, komunitas-komunitas yang sudah ada, mesti secara intensif membangun komunikasi dan koordinasi.

Melaluinya, pihak pemerintah memastikan spesifikasi bantuan dari komunitas-komunitas dan membuat pemetaan (mapping) wilayah atau teritori mana yang menjadi lokus sasaran pelayanan komunitas atau NGO.

Dengan demikian, apa yang bisa dilakukan komunitas seperti menggalang dana dan non dana (entah pakaian, makanan, dll) benar-benar menyentuh sasaran dan unsur pemerataan benar-benar mendapat perhatian.

Selain itu, jika item-item lain yang dibutuhkan seperti sembako (beras, minyak goreng, mi instant, dll) dapat dipenuhi dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah yang membidangi penanggulangan bencana di posko utama.

Metode yang dilakukan di atas, akan mempermudah tercapainya pemerataan dalam pelayanan bagi para korban dan warga penyintas lainnya di posko-posko yang disediakan pemerintah dan posko mandiri. Demikian juga, bantuan yang diberikan pun bukan sekedar bantuan, namun diharapkan benar-benar memenuhi apa yang paling dibutuhkan (basic needs) para korban. (*)

Kumpulan Opini Pos Kupang