Breaking News:

Opini Pos Kupang

Korupsi, Borok Birokrasi dan Ketidakcakapan Pemimpin

Buruknya kinerja dan tata kelola birokrasi di Nusa Tenggara Timur ( NTT) sejauh ini masih menjadi penyakit kronis yang meresahkan

Korupsi, Borok Birokrasi dan Ketidakcakapan Pemimpin
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

Oleh: Arnoldus Wea (Pengamat Sosial Politik dan Co-Founder Arnoldus Wea Foundation)

POS-KUPANG.COM - Buruknya kinerja dan tata kelola birokrasi di Nusa Tenggara Timur ( NTT) sejauh ini masih menjadi penyakit kronis yang meresahkan. Harapan masyarakat agar para pengambil kebijakan mampu berkomitmen menciptakan good governance sepertinya masih sulit terpenuhi.

Rendahnya transparansi dan akuntabilitas kinerja menjadi persoalan terberat yang menyebabkan timbulnya berbagai bentuk penyimpangan anggaran di tubuh birokrasi. Para pejabat publik dengan mudah terjerat ke dalam pusaran korupsi, justru karena iklim birokrasi yang jauh dari kata transparan dan akuntabel.

Baru-baru ini, Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) menduga kerugian negara akibatkan korupsi di NTT mencapai Rp 2,5 triliun setiap tahun. Diterangkan bahwa, kerugian negara tersebut terjadi di tingkat provinsi dan 22 kabupaten/kota di NTT.

Baca juga: Bangun Ketahanan Keluarga

Angka tersebut merupakan estimasi kebocoran dana pembangunan berdasarkan hasil investigasi ARAKSI sejak perencanaan anggaran hingga pelaksanaan pembangunan. Dana yang dikorupsi itu berasal dari APBN, APBD NTT dan APBD kabupaten/kota se-NTT, serta dana desa.

Bertolak dari hasil investasigasi ARAKSI di atas, dapat diduga kuat, bahwa, ketimpangan pembangunan dan persoalan kemiskinan di NTT tidak semata-mata disebabkan oleh faktor human resources pada lapisan masyarakat tetapi lebih pada masalah perilaku birokrasi itu sendiri (dysfunction of bureaucracy).

Temuan di atas berkorelasi dengan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa pekan lalu yang menempatkan Provinsi NTT sebagai daerah termiskin ketiga secara nasional dengan prosentase kemiskinan sebanyak 21,21 persen atau sebanyak 1.173.530 orang.

Baca juga: Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Wajar Jokowi Berkomunikasi dengan AHY

Temuan ARAKSI ini secara tidak langsung membantah pernyataan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) yang menyebut kemiskinan di NTT sebagai hasil pertalian antara orang bodoh dan malas.

Jika diselisik secara cermat, pernyataan VBL tersebut hendak mengisyaratkan betapa mudahnya penentu kebijakan di NTT melakukan pembelokan opini publik mengenai akar persoalan kemiskinan di daerah.

Dengan menyebut NTT miskin karena kebodohan dan kemalasan masyarakat itu sendiri, ia sepertinya tidak bercermin dari persoalan buruknya kinerja birokrasi yang sedang ia nakhodai.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved