Resmi Didaftarkan ke Kemenkumham, Siapa yang Bernasib Baik Demokrat AHY VS KLB Moeldoko? Cek Fakta
Resmi Didaftarkan ke Kemenkumham, Siapa yang Bernasib Baik Demokrat AHY VS KLB Moeldoko? Cek Fakta
lihat foto
"Saya ingin mengatakan bahwa dasar penyelesaian adalah undang-undang."
"Yang pertama berdasarkan UU Parpol, yang kedua berdasarkan AD / ART yang terakhir diajukan, atau yang berlaku saat ini."
“Untuk pemerintah, AD / ART terakhir adalah AD / ART yang diajukan pada tahun 2020,” kata Mahfud MD.
Baca juga: Teriak-teriak Pakai Kata Ini Sebanyak 3 Kali Saat Sidang, Rizieq Shihab Pendukungnya Panik, Apa?
Baca juga: Promo J.CO Hari Ini 17 Maret 2021, Aneka Cookies Dari Rp 140.000, 12 Donat+ 1 Liter Kopi Rp 139 Ribu
Baca juga: Masuk Penjara, Ditinggal Pacar & Bangkrut Tangis Lucinta Luna Pecah Saat Sebut Nama Ini, Siapa?
Mahfud MD menjelaskan, AD / ART yang dimaksud adalah AD / ART yang diajukan pada tahun 2020 bernomor MHH 9 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020.
AD / ART pun, kata dia, menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Nanti akan muncul persoalan apakah AD / ART yang menjadi dasar dari KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak, nanti akan kita putuskan."
“Kita akan nilai secara terbuka dari logika hukum, karena logika hukum juga logika masyarakat, jadi jangan main-main,” kata Mahfud MD.
Mahfud MD menambahkan, jika nantinya ada pihak yang ingin mengubah anggaran dasar / anggaran rumah tangga, pemerintah akan menanyakan mekanisme, partai, dan forum apa yang menginginkan perubahan tersebut.
“Lalu kalau ada yang mau berubah, kita tanyakan bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubahnya, forum apa, apakah yang hadir di forum itu legal atau tidak, semuanya akan dinilai,” jelas Mahfud MD.
Berita Partai Demokat
(Wartakotalive/Chaerul Umam)
