Menyambut Perda Literasi di NTT

Ini sungguh angka yang sangat memprihatinkan. Meskipun sebenarnya Indonesia sudah melampaui standar melek huruf (92,8 persen untuk dewasa, dan 98 persen untuk remaja).

Tetapi, melek huruf tidak linear dengan gemar membaca. Boleh melek huruf tetapi tidak otomatis selalu membaca. Ini menjadi salah satu keprihatinan sekaligus tekad Komisi V DPRD NTT untuk segera mendorong suatu paying hukum daerah untuk mengatur kebijakan literasi agar lebih pasti, terkoordinri, efektif dan dengan suatu sumber pembiayaan yang lebih memadai.

Dalam beberapa diskusi lepas, timbul keprihatian sekaligus semangat untuk menumbuhkembangkan budaya literasi salah satunya untuk memberikan kecakapan membaca dan menulis bagi masyarakat NTT sehingga pada akhirnya pelbagai sejarah, kekayaan adat budaya dapat ditulis dan dioukmentasikan.

Ada kesan umum, bahwa orang NTT memang pandai bicara, bahkan banyak sekali bicara, tanpa notulensi yang baik, sulit untuk menulis dan mendokumentasikan. NTT, umumnya memiliki kebiasaan tutur bukan kebiasaan tulis sehingga banyak sumber ilmu dan pengetahuan yang tidak terekam dengan baik.

Penetapan Perda Pengembangan Budaya Literasi dapat menjadi salah satu koridor menuju masyarakat NTT yang cakap literasi, setidaknya literasi baca tulis.

Berdasarkan oengaturn dalam batang tubuh Perda, terlihat jelas proyeksi ideal untuk mendorong budaya baca dan tulis, pertamatema sesuai kewenangan pemerintahan provinsi, kebijakan baca tulis disasar bagi ASN dan anak sekolah pada tingkatan kewenangan yaitu SMA, SMK (dan SLB).

Pengaturan dalam Perda mensasar satuan pendidikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Perda juga memberi keluasan partispasi masyarakat dan stakeholder untuk ikut peran dalam mengembagkan budaya literasi, in casu, masyarakat semakin giat dan aktif dalam Gerakan Literasi Daerah, dan akan semakin efektif manakala, kabupaten dan kota se NTT mrespon dengan membentuk Perda yang sama, yaitu Pengembangan Budaya Literasi untuk mengisi ruang kosong yang tidak atau belum dicover oleh Perda Provinsi NTT atas alasan kewenangan. Tentu, pembentukan Perda ini tidak sekedar ikut rame atau tidak mau malu dengan Kabupaten Majene, tapi ini penting dan mendesak karena merupakan kebutuhan, bukan keinginan.DPRD Kabupaten/Kota melalui anggota, komisi bahkan Bapemperda dapat menginisasi perumusan kebijakan Gerakan Literasi di daerah, jika pemerintah (eksekutif) belum mengambil inisiatif.

Gambaran perkembangan literasi di NTT juga dapat dilihat berdasarkan data tentang indeks aktivitas literasi antar provinsi di Indonesia, perpustakaan dan pustakawan (NA Ranperda Pengembangan Budaya Literasi).

Menurut indeks aktivitas literasi, NTT berada pada posisi ke 31 dari 34 provinsi dengan angka 29,83, di atas Kalimantan Barat, Papua Barat dan Papua. Berdasarkan penilaian terhadap aspek indeks kecakapan literasi, NTT berada pada urutan ke 32 dari 34 provinsi, sedangkan dikaji dari aspek dimensi akses literasi, NTT pada posisi 28, dan pada dimensi alternative lierasi (penggunaan perangkat elektronik dan TI), NTT pada posisi 29.

Proses pembentukan Perda ini juga bukan tanpa kesulitan, oleh karena minimnya landasan hukum pada tingkat Undang-Undang yang harus dijadikan rujukan pengaturan terutama pada dasar hukum mengingat secara nasional tidak ada Undang-Undang khusus tentang Literasi.

Pengaturan tentang Literasi hanya menjadi bagian kecil dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019.

Tetapi, disinilah letak kesungguhan DPRD untuk mendorong terbitnya Perda karena dalam konteks Otonomi Daerah, Perda tentang Pengembangan Budaya Literasi menjadi kebutuhan bagi NTT.

Disini terjadi senacan suatu proses penemuan hukum (recthvinding), agar Perda mendapatkan legitimasi kuat karena kewenangan yang dimiliki dan perintah dari peraturan perundangan-undangan, bagaimana diperoleh, apakah secara delegatif, atributif atau mandat dan sekaligus memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat dari Perda ini (rechtsidee).

Tentu masih banyak pihak memandang sebelah mata iktiar pembentukan payung hukum dan kebijakan turutan tentang literasi. Perda ini memang tidak sangat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) karena tidak berorientasi ekonomi tetapi pada oerientasi pelayanan (service), untuk pemenuhan hak-hak publik.

Tetapi kita dapat bayangkan bagaimana suatu generasi tercukupi secara ekonomi namun gagal dalam membangun kualitas SDM? Premis ini juga tampak lemah, karena, mustahil suatu daerah maju ekonominya tanpa dukungan SDM yang handal? Sehingga pembentukan produk hukum daerah merupakan satu kolaborasi aspek-aspek kepentingan yang diperjuangkan.