Memilih Pemimpin Bernurani Rakyat

Berdasarkan rilis Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pilkada Serentak 2020 di NTT akan berlangsung di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada

Oleh: Steph Tupeng Witin, Penulis Buku "Politik Dusta di Bilik Kuasa" (JPIC OFM, 2019)

POS-KUPANG.COM - "Orang yang bodoh dan kejam akan bertambah banyak, jika mereka yang pintar dan agung memilih berdiam diri saja" ( Nelson Mandela).

Berdasarkan rilis Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pilkada Serentak 2020 di NTT akan berlangsung di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada di Pulau Flores; Sumba Timur, Sumba Barat di Pulau Sumba; Sabu Raijua, Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor.

Pilkada yang akan digelar di tengah gelombang desakan publik agar ditunda ini menjadi tanur pengujian kualitas demokrasi.

Baca juga: Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Segenap stakeholder penyelenggara (KPU) tidak sekadar bekerja keras menyelenggaran Pilkada berkualitas sebagai gerbang memilih pemimpin tapi mesti berjibaku dengan laju virus Covid-19 yang memukul semesta ini.

Ada kekhawatiran Pilkada akan menciptakan kluster baru penyebaran virus sadis ini. Pilkada serentak Desember 2020 akan berlangsung di tengah bayang-bayang ketakutan pertaruhan nyawa.

Apalagi mayoritas kabupaten peserta Pilkada NTT telah "tercemar" virus Covid-19 dan sedang berjuang keluar dari zona merah. Kita mengapresiasi keberanian pemerintah yang konsisten menyelenggarakan Pilkada penuh risiko ini sambil berharap agar di tengah represi pandemi global ini, Pilkada serentak Desember 2020 berlangsung sukses dan menghasilkan pemimpin bernurani rakyat.

Baca juga: Kodim 1618 TTU Salurkan 60.000 Liter Air Bersih kepada Warga Biboki Anleu

Idealisme agar Pilkada menghasilkan pemimpin bernurani rakyat ini sangat ditentukan banyak faktor. Sejarah politik dan demokrasi bangsa ini membuktikan bahwa proses Pilkada belum seutuhnya menghadirkan pemimpin berkualitas.

Pilkada belum sepenuhnya memenuhi harapan publik dalam menghasilkan pemimpin berintegritas.

Rakyat yang menempati posisi kunci dalam ruang politik dan demokrasi hanya sekadar gerombolan musiman yang dimobilisasi oleh kekuatan tim sukses partai untuk memenangkan calonnya dengan berbasis kampanye isu-isu primordial: suku, agama, ras dan golongan.

Apalagi calon pemimpin diusung oleh partai politik dengan kiblat tunggal yaitu menang, tanpa pernah mengapresiasi aspirasi publik.

Rakyat tidak pernah dilibatkan dalam proses rekrutmen calon pemimpin tapi "dipaksa" memilih calon yang disodorkan partai. Partai politik sebagai salah satu kekuatan oligarki demokrasi gagal besar dalam mengelola dinamika politik dan demokrasi internal.

Bukan cerita baru narasi pertarungan kepentingan di internal partai tapi bahasa ke publik sangat demokratis. Tata kelola partai yang buruk membuka celah hadirnya oligarki yang memiliki amunisi uang sehingga dengan leluasa mengatur siapa yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada.

Oligarki adalah satu persen orang kaya yang menguasai sendi-sendi kehidupan dari 99 persen rakyat Indonesia. Hadirnya oligarki yang bersekutu dengan partai politik semakin memunculkan fenomena paling buruk yaitu dinasti politik yang akan semakin melanggengkan laju kekuatan oligarki.